CARUT-MARUT PROGRAM MBG DI DESA SUKADANA, KETUA KNPI TERARA PERTANYAKAN KINERJA KEPALA SPPG TERARA RARANG 4

Barsela24news.com
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Terara, Muhammad Fauzi. Foto: Ist

Barsela24news | Lombok Timur, NTB - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan gizi bayi, balita dan ibu menyusui, kini justru menuai sorotan tajam di Desa Sukadana, Kecamatan Terara. 

Hal itu setelah ditemukannya berbagai pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk pemuda dan aktivis kemasyarakatan. Penyajian dan distribusi yang jauh dari standar.

Berdasarkan pantauan dan laporan di lapangan, salah satu unit dapur MBG di wilayah tersebut dinilai gagal memenuhi kriteria penyajian makanan yang layak. Selain itu, soal kualitas makanan, proses pendistribusian ke Posyandu juga dilaporkan semrawut.

Jadwal dan tata cara pengantaran yang tidak mengikuti SOP mengakibatkan efektivitas program ini dipertanyakan. Apalagi pihak pemerintah desa tidak diikutsertakan terkait pendistribusian. Seharusnya sebelum pendistribusian ke posyandu-posyandu harus berkomunikasi dulu ke pemerintah desa karena ini berkaitan dengan kader-kader Posyandu.

Masalah paling krusial ditemukan pada validitas data. Di wilayah Desa Sukadana, masih ditemukan sejumlah bayi dan balita yang belum mendapatkan hak mereka. Hal ini mengindikasikan adanya manajemen data yang lemah, sehingga terjadi disparitas antara jumlah sasaran di lapangan dengan realisasi distribusi di Posyandu.

Kondisi ini memancing reaksi keras dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Terara, Muhammad Fauzi. Ia menyatakan keprihatinannya atas karut-marut pelaksanaan program yang sangat vital bagi masa depan generasi muda khususnya di Wilayah Desa Sukadana Kecamatan Terara tersebut. 

"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bagaimana mungkin program nasional yang anggarannya jelas dan tujuannya mulia bisa dilaksanakan secara amatir di tingkat bawah?" ujar Ozi dengan nada heran, Selasa (10/03/2026).

Secara spesifik, Ozi menyoroti pebgelolaan pada tingkat teknis. Ia mempertanyakan kinerja Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bertanggung jawab penuh atas pengawasan dapur dan distribusi tersebut. 

"Kami meminta transparansi dan evaluasi total terhadap kinerja Kepala SPPG. Jangan sampai ketidakmampuan manajerial mengorbankan kesehatan anak-anak kita khususnya di Desa Sukadana. SOP itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dipajang," Ujar pria yang akrab disapa ozi itu. (BR)