Hearing dengan DPRD, Muda Mandalika Sebut Lombok Timur Belum Miliki Blueprint Pariwisata yang Jelas

Barsela24news.com

Barsela24news.com - Lombok Timur, NTB | Komunitas pemuda Muda Mandalika menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan sektor pariwisata Lombok Timur dalam agenda hearing bersama DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut, mereka menilai pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki blueprint atau arah besar pembangunan pariwisata yang jelas dan terintegrasi.

Koordinator Muda Mandalika menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata daerah seharusnya berpijak pada rencana induk atau master plan yang komprehensif, sehingga setiap kebijakan, program, dan pengembangan destinasi memiliki arah yang sama.

“Dalam hearing tadi kami menyampaikan bahwa Lombok Timur seolah berjalan tanpa peta jalan pariwisata yang jelas. Tanpa blueprint yang kuat, kebijakan pariwisata akan cenderung sporadis dan tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, blueprint pariwisata sangat penting untuk menentukan arah pengembangan destinasi, prioritas investasi, penguatan kapasitas masyarakat lokal, hingga strategi promosi pariwisata daerah. Tanpa dokumen perencanaan yang jelas, potensi besar pariwisata Lombok Timur dikhawatirkan tidak dapat dikelola secara optimal.

Ia menambahkan bahwa secara nasional, pembangunan pariwisata seharusnya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang berjenjang, mulai dari RIPPARNAS (nasional), RIPPARPROV (provinsi), hingga RIPPARKAB (kabupaten/kota). Dokumen tersebut berfungsi sebagai kerangka strategis yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata secara terarah.

“Kalau blueprint-nya jelas, maka kita tahu destinasi mana yang menjadi prioritas, bagaimana pengembangan infrastrukturnya, bagaimana pelibatan masyarakat lokal, serta bagaimana strategi pemasaran wisata Lombok Timur ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muda Mandalika juga mendorong DPRD Lombok Timur agar memastikan pembahasan regulasi terkait pariwisata benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan di lapangan, termasuk persoalan tata kelola destinasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan kawasan wisata.

Menurut mereka, Lombok Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari kawasan Sembalun, pesisir selatan seperti Ekas, hingga berbagai destinasi alam dan budaya yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun potensi tersebut dinilai belum diiringi dengan strategi pengelolaan yang terencana secara matang.

“Kami berharap DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun atau memperkuat blueprint pembangunan pariwisata daerah agar sektor ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Muda Mandalika menegaskan bahwa tanpa arah kebijakan yang jelas, Lombok Timur berisiko tertinggal dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat di tingkat nasional maupun internasional.

Laporan : RY