Lombok Tengah, NTB – Kisruh dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi untuk kebutuhan pertanian di kawasan Pertamina SPBU Mujur terus menjadi sorotan. Untuk memperjelas persoalan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, Tim Media Barsela24news.com langsung menyambangi Dinas Pertanian Lombok Tengah, Senin (06/04/2026).
Kedatangan tim media ini bertujuan meminta klarifikasi resmi terkait rekomendasi penerbitan barcode BBM khusus produksi pertanian yang selama ini menjadi dasar pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU Mujur.
Dalam pertemuan tersebut, tim media diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian Lombok Tengah. Suasana diskusi berlangsung hangat, terbuka, dan penuh keakraban, namun substansi pembahasan tetap mengerucut pada satu hal, bagaimana barcode pertanian bisa digunakan secara tepat sasaran dan tidak memicu polemik berkepanjangan di lapangan.
“Dinas sudah memberikan rekomendasi kepada UPT BPP yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah,” ujar Sekretaris Dinas Pertanian saat memberikan penjelasan kepada tim media Barsela24news.com
Dirinya menegaskan, proses penerbitan barcode tidak dilakukan sembarangan. Ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon.
Adapun Syarat utama, yang bersangkutan harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dari desa serta melampirkan fotokopi KTP, tegasnya.
Namun di balik penjelasan administratif tersebut, pertanyaan besar justru muncul dari kondisi lapangan yang setiap hari terlihat di SPBU Mujur. Tim media Barsela24news menyoroti ratusan jerigen yang nyaris setiap hari berserakan dan mengelilingi area pengisian BBM, bahkan tak jarang diangkut menggunakan mobil pick-up dengan jumlah puluhan unit.
Fenomena ini dinilai janggal jika seluruh BBM tersebut benar-benar digunakan murni untuk kebutuhan produksi pertanian.
“Kalau benar untuk mesin pompa air atau hand traktor, tentu harus jelas berapa kapasitas tangki dan kebutuhan per hektarnya. Sangat tidak masuk akal jika dalam dua hari sekali orang yang sama kembali membawa puluhan jerigen berkapasitas 30 hingga 35 liter,” ungkap tim Barsela24 dalam sesi klarifikasi.
Kondisi inilah yang memicu dugaan adanya ketidaktepatan distribusi barcode BBM subsidi, sehingga berpotensi memunculkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera menelusuri persoalan ini hingga tingkat UPT.
“Nanti kami akan coba hubungi pihak UPT untuk klarifikasi lebih lanjut agar penerbitan barcode benar-benar lebih teliti, cermat, dan penggunaannya fokus untuk produksi pertanian,” tambahnya.
Sorotan terhadap kisruh barcode di SPBU Mujur kini menjadi ujian serius bagi pengawasan distribusi BBM subsidi di sektor pertanian. Publik berharap ada langkah tegas dari instansi terkait agar subsidi negara benar-benar dinikmati petani, bukan justru menjadi celah permainan oknum tertentu.
Laporan :Tim Biro Barsela24 Loteng
