ACEH SELATAN – Mantan Juru Kampanye pasangan MANIS pada Pilkada Aceh Selatan 2024, Syahrial, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja sebagian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dinilai menjadi penghambat percepatan pembangunan daerah.
Menurut Syahrial, setelah sekitar 15 bulan kepemimpinan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE, M.Sos dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis, SE, masih terdapat kendala serius dalam tubuh birokrasi yang membuat realisasi program pembangunan berjalan lamban dan tidak maksimal.
Ia mengaku kecewa karena semangat perubahan yang dulu disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi gerakan birokrasi yang cepat, responsif, dan produktif.
“Kami dulu turun langsung ke masyarakat membawa harapan dan janji perbaikan. Kami meyakinkan rakyat bahwa Aceh Selatan harus bergerak maju, produktif, dan lebih baik. Tapi hari ini kita melihat masih ada pejabat yang pola pikir dan pola kerjanya lamban, tidak mau bergerak cepat, bahkan terkesan menjadi penghambat jalannya program pemerintah,” kata Syahrial kepada media, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat karena banyak program yang seharusnya dapat segera dirasakan manfaatnya justru tertunda akibat lemahnya eksekusi di tingkat birokrasi.
Syahrial menilai masih ada sebagian pejabat eselon yang tidak mampu berimprovisasi, kurang memiliki inovasi, serta tidak siap menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi anggaran dan efektivitas kerja pemerintahan saat ini.
“Sekarang zamannya kerja cepat, kerja tepat, dan kerja nyata. Pemerintah sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar efektif dan tepat sasaran. Kalau pejabat masih bekerja dengan pola lama, lamban mengambil keputusan, menunggu perintah terus, tentu daerah ini akan sulit bergerak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi dan dokumen perencanaan yang hingga kini masih menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan daerah. Banyak program strategis disebut belum dapat berjalan optimal karena terkendala kelengkapan dokumen dan administrasi yang belum tuntas.
“Kita sangat menyayangkan ketika ada program yang sudah dianggarkan bertahun-tahun, tetapi dokumen pendukungnya belum juga selesai. Ini menyebabkan pembangunan stagnan dan masyarakat menjadi korban dari lambannya tata kelola birokrasi,” tegasnya.
Selain itu, Syahrial turut menyinggung lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), ego sektoral, hingga rendahnya budaya kolaborasi di internal pemerintahan yang dinilai turut memperlambat realisasi visi pembangunan daerah.
Menurutnya, visi “Aceh Selatan yang Maju, Produktif, dan Madani” tidak akan terwujud apabila aparatur pemerintah tidak memiliki loyalitas, integritas, serta keberanian dalam menjalankan amanah jabatan.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak mungkin bekerja sendiri. Semua jajaran harus satu frekuensi. Kalau masih ada pejabat yang justru menjadi penghambat, tidak punya semangat kerja, tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat hari ini, maka harus ada evaluasi serius,” katanya.
Syahrial bahkan menegaskan, pejabat yang tidak mampu mengikuti ritme kerja pemerintahan yang produktif dan terus menjadi penghambat kemajuan Aceh Selatan sebaiknya memiliki kesadaran diri untuk memberikan kesempatan kepada figur lain yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan semangat kerja yang lebih memadai.
“Kalau memang tidak mampu menyesuaikan ritme kerja yang cepat dan produktif, jangan sampai menghambat kemajuan daerah. Harus tahu diri dan berikan kesempatan kepada pejabat lain yang benar-benar siap bekerja, punya kompetensi, loyalitas, dan mampu menjalankan amanah demi kepentingan masyarakat Aceh Selatan,” tegas Syahrial.
Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan dapat melakukan introspeksi dan memahami bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar posisi administratif.
“Masyarakat Aceh Selatan hari ini tidak butuh alasan dan birokrasi yang berbelit-belit. Masyarakat butuh aksi nyata, pelayanan cepat, program yang benar-benar berjalan, dan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung,” pungkasnya.
Laporan : Hartini
