BLANGPIDIE, ABDYA - Pengusulan perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan mekanisme yang dipelopori oleh Partai Golkar secara dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun lalu, beberapa faktor menjadi alasan kuat partai berlambang beringin mengeluarkan usulan tersebut.
Pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Dolli Kurnia selaku wakil ketua DPP partai Golkar menjadi wacana serius dibahas dalam konteks penataan sistem demokrasi di Indonesia kedepan, disamping itu juga menjadi pekerja rumah (PR) bagi setiap kader di daerah mencari figur yang tepat menuju proses seleksi pucuk pimpinan di tingkat II.
Menanggapi hal itu, Kader partai Golkar Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Abdul Razak menyebutkan, partisipasi publik harus tetap dikedepankan dalam proses rekrutmen baik sebagai calon legislatif maupun unsur pimpinan struktural partai agar tetap mengedepankan demokrasi yang utuh.
Abdul Razak menilai usulan DPP partai Golkar menjadi tujuan awal transformasi demokrasi ke arah yang lebih baik jika didukung dari seleksi internal partai sejak dini, ia menyebut reputasi partai didaerah sangat dipengaruhi oleh peran pucuk pimpinan dengan kriteria figur yang matang.
"seleksi internal sangat mempengaruhi keberlangsungan partai, kita berharap demokrasi awal harus terlaksana sejak dini, dari pemilihan pucuk pimpinan partai tingkat II hingga seleksi calon legislatif menuju Pilkada 2030, sebagai kader kita wajib mengawasi proses musda partai kedepan" Tutur Razak. Kamis (30/04/2026)
Abdul Razak melihat figur ketua partai Golkar Abdya sejauh ini masih stagnan, menurutnya Agusri Samhadi yang saat ini menjabat belum memenuhi kriteria menuju Pilkada DPRD, ia berharap setiap kader yang terlibat dalam musyawarah Daerah harus mampu menyeleksi calon ketua memiliki kapabilitas mumpuni menghadapi pilkada mendatang.
Menurutnya, kajian itu perlu dibahas serius sehingga melahirkan kriteria kader yang menjadi representatif memiliki objektif di masyarakat atau publik, mengingat tujuan partai mengusul pilkada 2030 melalui DPRD memprioritaskan kader terbaik partai.
"kita harus menyuarakan ini sejak dini, setidaknya partai menjadi penentu mengambil kendali dalam setiap keputusan penting di daerah, selain figur memiliki daya tarik di publik, punya pengaruh dan juga pengalaman, tidak cukup hanya populer di partai". tutupnya. (Tim)
