Lombok Tengah, NTB– Suasana memanas! Hubungan antara Tenaga Kesehatan (Nakes) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kini berada di ujung tanduk. Ketidakpastian nasib dan kesejahteraan yang tak kunjung jelas memicu kemarahan besar. Ribuan Nakes mengancam akan melakukan aksi mogok massal yang berpotensi melumpuhkan seluruh sistem pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Pemicu utama kemarahan adalah fakta memilukan bahwa di tahun 2026 ini, masih ada Nakes yang hanya menerima upah tak manusiawi sebesar Rp200.000 per bulan. Angka yang dinilai jauh di bawah standar kemanusiaan ini menjadi bahan bakar amarah yang siap meledak kapan saja.
"Ini Bukan Gaji, Ini Penindasan!"
Wakil Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan di Instansi Kesehatan (Bangkit), L. Satria Wijaya, tampil dengan sikap yang sangat keras dan tegas. Ia mengecam kebijakan Pemda yang dianggap telah menghina martabat profesi medis yang setiap hari bertaruh nyawa menyelamatkan nyawa orang lain.
Dalam orasinya yang membakar semangat, Satria Wijaya menyoroti ketimpangan yang sangat menyakitkan bagi Nakes berstatus PPPK Paruh Waktu maupun tenaga honorer.
"Sangat tidak masuk akal! Ini adalah penghinaan terbesar bagi dunia kesehatan. Di tahun 2026, masih ada Nakes digaji cuma Rp200 ribu? Ini bukan soal upah rendah, ini namanya PENINDASAN!" seru Satria dengan nada tinggi.
Ia menegaskan ultimatum yang sangat keras kepada pihak eksekutif daerah.
"Saya nyatakan di sini: Gaji itu harus segera dinaikkan menjadi layak! Jika Pemda tetap bungkam dan pura-pura tidur, jangan salahkan kami jika besok seluruh Puskesmas dan RSUD di Lombok Tengah berhenti beroperasi. Kami siap lumpuhkan layanan jika hak kami tidak dihargai!" tegasnya.
Satria Wijaya menegaskan bahwa organisasinya tidak akan terbuai dengan janji manis atau rapat-rapat di hotel mewah yang tidak menghasilkan solusi.
"Kami tidak butuh basa-basi. Kami tidak butuh diskusi di hotel berbintang. Yang kami butuh adalah angka yang layak di slip gaji mereka. Bayangkan, Nakes bertaruh nyawa menangani pasien, tapi gajinya tidak cukup buat isi bensin motor sebulan. Ini sungguh memalukan!" tandasnya.
Tiga Tuntutan Mati yang Harus Dipenuhi Pemda:
1. NAIKKAN GAJI SEKARANG: Mendesak Pemda menaikkan upah Rp200 ribu menjadi standar yang manusiawi dan layak.
2. KEPASTIAN STATUS: Transisi PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu harus segera direalisasikan tanpa berbelit-belit.
3. SURAT KEPUTUSAN BUPATI: Menuntut Bupati mengeluarkan SK resmi yang memuat jadwal pasti perbaikan nasib para Nakes ini.
Satria Wijaya mengingatkan bahwa wadah kesabaran para Nakes sudah pecah. Ia memberikan peringatan keras agar Pemda segera mengambil langkah darurat sebelum semuanya terlambat.
"Sikap kami sudah bulat dan tidak bisa ditawar lagi. Perbaiki kesejahteraan mereka hari ini, atau tanggung sendiri risikonya jika pelayanan kesehatan di Lombok Tengah lumpuh total besok! Keadilan atau Mogok Massal!" pungkasnya.
Laporan: Bagoes
