ABDYA,- Persoalan tambang emas rakyat telah menjadi bahan mentah sebagai isu yang mewarnai pemberitaan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) belakang ini, mulai dari aktivis, LSM, Ormas hingga pejabat legislatif, akan tetapi langkah itu seperti belum mengetuk hati seorang Bupati Safaruddin.
Masyarakat Abdya mulai geram dengan sikap diam pejabat eksekutif tersebut, sementara itu para penambang menunggu adanya jalan keluar agar tambang emas bisa digarap secara sah mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
Cerita tambang emas masyarakat Kecamatan Babahrot ibarat "Gayung Belum Bersambut", anggota DPRK juga menuntut kehadiran pemerintah daerah supaya lebih aktif dan responsif, hal itu tentu dilihat dari kajian berdasarkan dinamika yang muncul di tengah-tengah masyarakat tanpa arah yang jelas.
Abdul Razak salah seorang pemerhati sosial menyayangkan sikap Safaruddin yang menurutnya selama ini sangat lalai dengan persoalan entertainment, menurutnya kepala daerah seharusnya tidak membuang waktu dengan berbagai event karena justru kurang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Abdul Razak menyebut, pengurusan tambang emas tidak menggelontorkan anggaran daerah yang besar, karena lebih bersifat administratif, sehingga pihak DPRK hanya melakukan koordinasi dengan eksekutif membahas izin atau mengusulkan qanun tambang.
Razak menambah, Sebaliknya jika proses izin tambang tersebut selesai, sangat berdampak bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah babahrot, selain itu juga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Abdya.
"saya rasa pengurusan izin tambang tidak perlu harus dibahas anggarannya di DPRK, cukup dengan koordinasi Karena ini bukan Acara Horee horee seperti HUT, ini lebih bersifat administratif, kalau punya niat bangun Abdya, buktikan Arah Baru Abdya Maju" ucapnya. (Tim)
