Barsela24news.com - Banda Aceh | Lebih dari tujuh bulan sejak bencana hidrometeorologi melanda berbagai wilayah Aceh, jejak kerusakan masih terlihat nyata. Di sejumlah daerah, rumah warga belum sepenuhnya diperbaiki, fasilitas pendidikan masih dalam tahap rehabilitasi, tempat ibadah membutuhkan pemulihan, dan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat belum seluruhnya kembali normal.
Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah pusat justru terus mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional, mulai dari pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di berbagai daerah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di ruang publik. Ketika ribuan warga masih menunggu kepastian pemulihan pascabencana, apakah percepatan proyek-proyek baru sudah menjadi prioritas yang paling tepat?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh masih terus berlangsung. BNPB bahkan masih menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada masyarakat terdampak.
Data BNPB menunjukkan sebanyak 4.469 kepala keluarga di Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan stimulan senilai Rp117,96 miliar untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 18.354 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak di Aceh. Besarnya target pembangunan tersebut menjadi indikator bahwa skala kerusakan yang terjadi memang tidak kecil dan membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
Di sektor pendidikan, dampaknya juga tidak ringan. Pemerintah mencatat sedikitnya 439 sekolah di Aceh Tamiang terdampak bencana. Sebagian memang telah kembali melaksanakan proses belajar mengajar, namun rehabilitasi gedung dan sarana pendidikan masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai.
Tidak hanya sekolah, fasilitas keagamaan pun ikut terdampak. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengalokasikan lebih dari Rp85 miliar untuk mendukung pemulihan masjid, musala, madrasah, dan fasilitas layanan keagamaan lainnya di Aceh.
Anggaran tersebut menunjukkan bahwa kerusakan fasilitas publik akibat bencana masih memerlukan perhatian serius.
Kondisi di Sejumlah Kabupaten
Di Aceh Tamiang, ribuan rumah mengalami kerusakan sehingga pemerintah harus menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah untuk membantu proses rehabilitasi. Sekolah-sekolah yang terdampak juga masih membutuhkan pembenahan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.
Di Aceh Utara, pemerintah daerah bahkan sempat memperpanjang masa tanggap darurat untuk mempercepat validasi data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan dan pemulihan belum selesai meskipun bencana telah berlalu berbulan-bulan.
Sementara di Aceh Tengah, pemerintah daerah masih melakukan validasi kerusakan rumah kategori ringan, sedang, dan berat sebagai dasar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di berbagai wilayah lain, masyarakat masih menunggu pembangunan kembali rumah, perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, hingga fasilitas umum yang menjadi penopang aktivitas ekonomi.
Publik Mempertanyakan Prioritas
Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang semakin menguat di tengah masyarakat. Mengapa pemerintah begitu cepat membangun dapur-dapur MBG dan mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih, sementara proses pemulihan pascabencana masih berlangsung?
Bukankah rumah warga yang rusak, sekolah yang belum layak, masjid yang membutuhkan rehabilitasi, jalan yang rusak, serta jembatan yang menjadi akses utama masyarakat merupakan kebutuhan yang lebih mendesak?
Tidak sedikit masyarakat yang berharap pemerintah lebih dahulu menyelesaikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebelum menggelontorkan anggaran besar untuk proyek-proyek baru.
Publik memahami bahwa MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan Kopdes dirancang untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, program sebaik apa pun akan sulit diterima apabila masyarakat masih melihat banyak korban bencana yang belum memperoleh kepastian pemulihan.
Lebih jauh lagi, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Di saat pemerintah berkali-kali menyampaikan pentingnya efisiensi anggaran, masyarakat justru menyaksikan lahirnya berbagai proyek baru dengan nilai anggaran yang sangat besar, sementara proses rehabilitasi pascabencana belum sepenuhnya selesai.
Karena itu, publik berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai skala prioritas pembangunan, besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan Aceh, serta target penyelesaian rehabilitasi rumah, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur publik yang masih terdampak.
Bagi masyarakat Aceh, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari cepatnya meluncurkan program nasional, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap korban bencana dapat kembali hidup dengan layak.
Sebab, bagi korban bencana, rumah yang berdiri kembali, sekolah yang kembali digunakan, masjid yang kembali menjadi tempat ibadah, dan jalan yang kembali dapat dilalui adalah bentuk nyata kehadiran negara.
Tanpa penyelesaian pemulihan yang tuntas, proyek-proyek baru berpotensi memunculkan pertanyaan besar tentang apakah skala prioritas pembangunan telah benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Redaksi
