Jakarta – Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Dalam rentang kurang dari dua pekan, lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan di sejumlah satuan pendidikan militer.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, kelima peserta tersebut adalah:
1. Yonanda Muhammad Taufiq, Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, meninggal 17 Juni 2026 akibat henti jantung (cardiac arrest).
2. Anisa Muyassaroh, Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, meninggal 18 Juni 2026 akibat heat stroke.
3. Novia Rahmadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta, meninggal 23 Juni 2026 dengan diagnosis TB paru aktif.
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, Satdik Yon Para Raider 465, meninggal 26 Juni 2026 akibat pneumonia disertai komplikasi medis.
5. Nola Dya Sari, Satdik C Kalimantan, Singkawang, meninggal 26 Juni 2026 setelah mengalami sesak napas dan henti jantung saat menjalani penanganan medis.
Lima kematian dalam satu program pelatihan memunculkan pertanyaan besar yang sulit diabaikan.
Program ini sejatinya bertujuan mencetak calon manajer koperasi yang akan mengelola administrasi, keuangan, usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun, metode yang digunakan justru berupa Latihan Dasar Militer.
Publik pun mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Apa urgensi pelatihan bergaya militer bagi seseorang yang akan mengurus koperasi? Apakah kompetensi manajemen koperasi hanya dapat dibentuk melalui latihan fisik yang berat?
Disiplin, integritas, dan kepemimpinan memang merupakan nilai penting bagi setiap calon pemimpin.
Namun, banyak kalangan menilai pembentukan karakter tidak identik dengan latihan fisik yang berpotensi membahayakan peserta. Terlebih, ketika dalam waktu singkat telah terjadi lima kematian, evaluasi menyeluruh menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah diminta membuka secara transparan dasar penyusunan kurikulum pelatihan, standar pemeriksaan kesehatan peserta, sistem mitigasi risiko, prosedur penanganan medis, hingga alasan dipilihnya pendekatan militer dalam program yang berorientasi pada pengelolaan koperasi.
Di tengah besarnya anggaran negara untuk Program Koperasi Merah Putih, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada target pembentukan ribuan koperasi, tetapi juga memastikan setiap tahapan pelaksanaannya menjunjung tinggi keselamatan manusia.
Lima nyawa yang hilang menjadikan perdebatan ini tidak lagi sekadar soal metode pelatihan, melainkan tentang apakah pendekatan yang dipilih benar-benar proporsional dengan tugas yang akan dijalankan para peserta. Evaluasi yang terbuka, objektif, dan berbasis fakta menjadi penting agar program strategis nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan pesertanya.
Redaksi
