Barsela24news.com - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai program pemerintah yang mengalami pemangkasan, pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ribuan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke rumah-rumah dan tempat usaha untuk mendata berbagai informasi, mulai dari identitas, pekerjaan, besaran gaji, omzet usaha, aset, hingga aktivitas ekonomi keluarga.
Bagi pemerintah, pendataan, tersebut merupakan agenda nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data tersebut diklaim menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, investasi, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
Namun di lapangan, respons masyarakat tidak sepenuhnya positif.
Di berbagai media sosial dan ruang diskusi publik, muncul pertanyaan yang terus berulang. "Untuk apa data ini dikumpulkan?" "Apakah hasil sensus sebelumnya benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat?" hingga "Mengapa pemerintah tidak memanfaatkan data yang sudah dimiliki berbagai instansi?"
Tidak sedikit warga yang mengaku heran ketika ditanya mengenai besaran gaji, omzet usaha, hingga aset yang dimiliki. Sebagian menganggap pertanyaan tersebut terlalu rinci sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi, meskipun BPS telah menegaskan bahwa seluruh informasi responden dilindungi kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
Di sisi lain, kritik yang berkembang bukan semata-mata mengenai pertanyaan sensus, melainkan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Masyarakat mempertanyakan mengapa pemerintah kembali menggelar sensus berskala nasional dengan biaya yang besar, sementara saat ini data ekonomi sebenarnya telah tersebar di berbagai lembaga, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, OSS, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, pemerintah daerah, hingga berbagai survei rutin kementerian dan lembaga.
Sebagian warga menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat integrasi data antarlembaga sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk pendataan ulang.
Di media sosial, sejumlah komentar bernada kritis juga bermunculan, misalnya: "Yang dibutuhkan rakyat bukan lagi didata, tetapi lapangan pekerjaan dan daya beli yang membaik." Ada pula yang mempertanyakan, "Setelah sensus selesai, apa yang benar-benar berubah bagi pelaku UMKM?"
Komentar-komentar tersebut mencerminkan persepsi sebagian masyarakat, meskipun tidak dapat dianggap mewakili seluruh publik.
Di sisi lain, terdapat pula warga yang mendukung pelaksanaan sensus. Mereka menilai pemerintah memang memerlukan data yang mutakhir agar kebijakan ekonomi tidak disusun berdasarkan perkiraan semata. Kelompok ini berpandangan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar Sensus Ekonomi bukan hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, melainkan membangun kepercayaan publik.
Publik tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak rumah tangga yang berhasil didata, tetapi juga ingin melihat hasil nyata dari data tersebut. Mereka ingin mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan, bagaimana anggaran itu dipertanggungjawabkan, dan sejauh mana hasil sensus sebelumnya telah benar-benar memengaruhi kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa transparansi mengenai manfaat dan dampak nyata, Sensus Ekonomi berpotensi terus dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai kegiatan administratif yang menyerap anggaran besar, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan.
Karena itu, selain memastikan kualitas data, pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada publik mengenai tujuan, biaya, hasil, serta pemanfaatan data sensus. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta memberikan informasi, tetapi juga dapat melihat secara nyata manfaat dari partisipasi mereka.
Redaksi
