ACEH BARAT – Kebijakan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) belakangan ini menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Rektor dinilai tidak transparan dan cenderung menerapkan asas "suka tidak suka" (like or dislike) dalam tata kelola kepegawaian di kampus kebanggaan masyarakat pantai barat selatan Aceh tersebut.
Kritik keras ini disuarakan oleh Ketua Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Al Washliyah Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi. Ia menyayangkan sikap bungkam dan langkah menghindar yang dipilih oleh Rektor UTU saat dikonfirmasi oleh publik maupun awak media terkait sejumlah kebijakan kontroversialnya.
"Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah lembaga publik yang operasionalnya dihidupi oleh uang rakyat. Oleh karena itu, asas transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. Menutup keran informasi sama halnya dengan mengkhianati amanah publik. Jika kebijakannya memang sesuai aturan, mengapa Rektor harus takut berbicara?" tegas Fawazul dalam keterangannya.
Fawazul mengungkapkan, salah satu permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah indikasi penganaktirian Sumber Daya Manusia (SDM) internal dalam penunjukan Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) UTU.
Pergantian tersebut diduga kuat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir dan tanpa melalui proses evaluasi yang sah, transparan, serta berbasis kinerja.
Lebih ironisnya, posisi strategis itu justru diisi oleh pejabat yang "diimpor" dari kampus lain.
"Kebijakan ini seolah mengirimkan pesan yang merendahkan, menganggap SDM di dalam rumah sendiri miskin kompetensi dan tidak mumpuni. Pengisian jabatan strategis mutlak harus memprioritaskan putra-putri terbaik dari internal UTU. Di saat pemerintah pusat menggemakan efisiensi anggaran, Rektor justru melakukan pemborosan demi mendatangkan pihak luar," ujar Fawazul.
Selain persoalan impor pejabat, Fawazul juga menyoroti mutasi kepegawaian yang kental dengan aroma ketidakberesan. Menurutnya, kepemimpinan yang terkesan semena-mena ini telah menyingkirkan sejumlah SDM internal yang berdedikasi tinggi.
Ia mencatat beberapa nama yang terpaksa digeser akibat kebijakan yang diduga subjektif tersebut.
"Pergeseran sejumlah SDM Internal memicu kegaduhan karena kampus bukanlah kerajaan pribadi di mana pemimpin bisa bertindak sesuka hati. Kebijakan mutasi haruslah didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan instansi, bukan sekadar sentimen pribadi atau bisikan pihak ketiga," tambahnya.
Di akhir keterangannya, Ketua PD Gerakan Pemuda Al Washliyah Aceh Barat ini mengingatkan bahwa keheningan Rektor justru semakin menegaskan kecurigaan publik mengenai ketiadaan landasan hukum yang kuat di balik kebijakan-kebijakan tersebut.
Fawazul mendesak Rektor UTU untuk kembali menyadari bahwa jabatannya adalah amanah negara. Masyarakat dan sivitas akademika diminta untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan ini.
"Jika memang kebijakan tersebut terbukti cacat prosedural, Rektor harus berjiwa besar untuk membatalkannya, mengembalikan jabatan strategis kepada SDM internal UTU, dan meminta maaf kepada publik. Sampai pintu informasi dibuka, kami tidak akan berhenti menuntut keadilan bagi SDM internal yang didiskriminasi di rumahnya sendiri," pungkas Fawazul.
(Redaksi)
