Mataram NTB, 23 Oktober 2026 — Pengelolaan anggaran ketahanan pangan dan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki fase evaluasi penting. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan kinerja terhadap program-program prioritas pemerintah daerah, dengan perhatian pada efektivitas kebijakan, tata kelola anggaran, sistem pengendalian internal, serta hasil yang dirasakan masyarakat.
Pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan. Sebab, keberhasilan program pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Dalam pertemuan awal bersama BPK di Kantor Gubernur NTB pada 22 Oktober 2026, Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyediakan data serta dokumen yang diperlukan tim pemeriksa.
Pemerintah provinsi juga meminta Inspektorat Daerah mendampingi OPD selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar audit sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program.
Salah satu persoalan penting yang perlu dicermati dalam pemeriksaan sektor ketahanan pangan adalah apakah kebijakan pemerintah benar-benar mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Ketahanan pangan tidak cukup dinilai dari luas lahan pertanian, jumlah produksi, populasi ternak, atau ketersediaan cadangan pangan. Aspek distribusi, stabilitas pasokan, efisiensi rantai perdagangan, dan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok juga menentukan keberhasilan kebijakan.
Dalam evaluasi yang disampaikan Pemprov NTB pada 29 September 2026, penguatan data produksi tebu, luas tanam, produktivitas, rendemen, dan stok menjadi salah satu perhatian. Sektor peternakan juga membutuhkan data yang akurat mengenai populasi sapi, produksi, pembibitan, pakan, dan rantai pasok.
Data tersebut penting untuk memastikan perencanaan program sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko menyusun kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan petani, peternak, dan konsumen.
Karena itu, pemeriksaan kinerja perlu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas intervensi pemerintah. Apakah program mampu memperkuat posisi petani dan peternak? Apakah distribusi pangan berjalan efisien? Apakah masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan yang dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak menjadi perhatian publik, meskipun jawabannya tetap harus merujuk pada hasil pemeriksaan dan data lapangan yang dapat diverifikasi.
Sektor pendidikan merupakan bidang strategis lain yang menjadi perhatian pemeriksaan BPK. Pengelolaan dana pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
Pemeriksaan kinerja menjadi kesempatan untuk menilai apakah perencanaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, apakah belanja dilaksanakan sesuai ketentuan, dan apakah sarana serta prasarana yang dibiayai pemerintah benar-benar dimanfaatkan.
Persoalan tersebut penting karena keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, pemeliharaan aset, dan pengawasan turut menentukan hasil akhirnya.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana anggaran pendidikan diterjemahkan menjadi perbaikan layanan. Misalnya, apakah kebutuhan fasilitas sekolah terpetakan dengan baik, apakah program sesuai dengan kondisi peserta didik, dan apakah pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pertanyaan tersebut merupakan ruang evaluasi yang perlu diuji melalui data dan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan NTB.
Instruksi Sekda NTB agar seluruh OPD terbuka terhadap pemeriksaan merupakan bagian penting dalam proses pengawasan. Kelengkapan dokumen, validitas data, dan kesediaan memberikan penjelasan akan membantu pemeriksa menilai program berdasarkan kondisi riil.
Di sisi lain, keterbukaan tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan permintaan dokumen. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hasil pemeriksaan nantinya diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang terukur.
Pada 29 September 2026, Pemprov NTB telah menyampaikan pentingnya konsolidasi tindak lanjut pemeriksaan melalui matriks yang memuat langkah perbaikan, OPD penanggung jawab, serta perkembangan penyelesaian rekomendasi.
Pendekatan tersebut dapat membantu memastikan bahwa evaluasi tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, melainkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan audit bukan hanya terlaksananya pemeriksaan atau adanya pernyataan bahwa pemerintah siap bekerja sama. Hal yang lebih penting adalah kejelasan hasil evaluasi, tindak lanjut rekomendasi, dan perubahan nyata pada kualitas pelayanan publik.
Dalam sektor ketahanan pangan, masyarakat berkepentingan terhadap ketersediaan bahan pokok dan harga yang terjangkau. Petani dan peternak membutuhkan kebijakan yang mendukung produktivitas serta akses pasar yang adil.
Sementara dalam sektor pendidikan, masyarakat membutuhkan layanan sekolah yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, hasil pemeriksaan BPK nantinya perlu menjadi dasar evaluasi yang serius bagi seluruh OPD terkait. Rekomendasi pemeriksa harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sedangkan setiap kelemahan yang ditemukan perlu diperbaiki berdasarkan bukti dan akar persoalannya.
Audit kinerja harus memberikan jawaban atas satu pertanyaan mendasar: apakah program ketahanan pangan dan pendidikan yang dibiayai pemerintah benar-benar bekerja sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat NTB?
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu ditopang hasil pemeriksaan yang terukur, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut yang dapat dipantau publik. (Red)
