ACEH SELATAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mulai mengarahkan kebijakan anggaran 2027 untuk menjawab persoalan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Arah tersebut disampaikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Rabu (7/10/2026).
Mirwan mengatakan, penyusunan KUA-PPAS menjadi tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada RKPD Aceh Selatan 2027 serta diarahkan tetap terintegrasi dengan RPJMD Aceh Selatan 2025-2029.
Menurutnya, kondisi perekonomian Aceh Selatan secara makro menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal, salah satunya akibat penurunan alokasi TKD.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal tersebut, Pemkab Aceh Selatan menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan 2027.
“Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM dan IPM,” kata Mirwan.
Selain dua sektor tersebut, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan, serta peningkatan kemandirian fiskal melalui belanja yang lebih efisien.
Kemiskinan Jadi Ujian APBK 2027
Target menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan APBK 2027 tidak hanya akan diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga sejauh mana belanja daerah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah dituntut lebih selektif menentukan program. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.
Mirwan berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 antara Banggar DPRK dan TAPK dapat segera dilakukan hingga menghasilkan nota kesepakatan bersama sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Penyusunan APBK 2027 tersebut juga diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Laporan: Hartini
