Aceh,- Saya memandang bahwa dorongan Pemerintah Aceh untuk menyurati Pemerintah Pusat guna meminta keputusan yang jelas dan tertulis mengenai status, kedudukan, serta legitimasi Bendera Aceh merupakan langkah yang perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan kepentingan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Persoalan Bendera Aceh bukan semata-mata persoalan simbol atau identitas daerah. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut implementasi kekhususan Aceh sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk ketentuan mengenai lambang dan bendera daerah.
Sebagai pengamat hukum, saya berpandangan bahwa setiap produk hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperoleh kejelasan mengenai kedudukan, pelaksanaan, serta batas-batas penggunaannya. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah terus berada dalam ruang ketidakpastian akibat belum adanya penegasan hukum yang dapat dijadikan pedoman bersama.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah kelembagaan dengan menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait, untuk meminta penjelasan serta keputusan tertulis mengenai:
1. Bagaimana status dan kedudukan hukum Bendera Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana legitimasi dan mekanisme pengakuan terhadap Bendera Aceh dalam kerangka hukum nasional?
3. Bagaimana ketentuan penggunaan Bendera Aceh agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip NKRI?
4. Apakah diperlukan penegasan, harmonisasi, atau penyempurnaan regulasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh?
Saya juga berpandangan bahwa Pemerintah Pusat perlu memberikan jawaban secara resmi, tertulis, dan disertai dasar hukum yang jelas. Hal ini penting agar tidak muncul penafsiran yang berbeda-beda di tengah masyarakat, serta agar seluruh aparatur pemerintahan memiliki pedoman yang sama dalam menyikapi persoalan tersebut.
Dalam konteks ini, penyelesaian persoalan Bendera Aceh hendaknya tidak dibangun melalui pendekatan saling berhadapan, melainkan melalui dialog kelembagaan, komunikasi yang konstruktif, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai Ketua DPW Gerakan Nasional Cinta Prabowo Aceh, saya memandang bahwa menjaga keutuhan NKRI dan menghormati kekhususan Aceh bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan sepanjang dilaksanakan berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan semangat persatuan nasional.
Kita harus memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan ini secara bermartabat, objektif, dan berdasarkan hukum. Aceh memiliki kekhususan yang diakui oleh negara, sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional yang harus tetap dijaga bersama.
PENEGASAN SAYA:
Pemerintah Aceh perlu meminta kepastian hukum secara resmi kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pun perlu memberikan jawaban yang tegas, tertulis, transparan, dan memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan biarkan persoalan ini terus menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat Aceh. Negara harus hadir memberikan kejelasan hukum, bukan membiarkan masyarakat terus berada dalam perbedaan penafsiran.
Kepastian hukum adalah hak masyarakat, penghormatan terhadap kekhususan Aceh adalah amanat undang-undang, dan menjaga NKRI adalah tanggung jawab kita bersama.
Oleh: Dr. MAYA SURYA, SE., SH., MH.
Pengamat Hukum
Ketua DPW Gerakan Nasional Cinta Prabowo Aceh
Managing Director Law Firm Public Trust
