Lombok Timur, NTB— Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direksi PDAM Lombok Timur terus menjadi sorotan publik. Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) melalui ketuanya, Karomi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh digeser menjadi soal benar atau salahnya individu yang ditunjuk. Justru, Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam pandangan LK2T, Sopyan, nama yang kini menjabat sebagai PLT Direksi, tidak serta-merta ditempatkan sebagai pihak yang paling disalahkan. Sebab, penunjukan seorang PLT adalah wewenang dan keputusan pejabat yang memiliki otoritas, yaitu Bupati selaku KPM.
Yang justru lebih penting dijawab: mengapa proses penunjukan PLT bisa berjalan saat masih terdapat keraguan serius terkait kesesuaian persyaratan usia dan batas waktu masa jabatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
"Kewenangan KPM bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya." ucap karomi
Karomi menegaskan, Bupati bukan sekadar pemegang wewenang administratif. Sebagai KPM, ia berkewajiban memastikan seluruh keputusan strategis BUMD berjalan sesuai hukum, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kepentingan masyarakat selaku pelanggan.
Oleh karena itu, ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka:
- Apa dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan PLT Direksi tersebut?
- Apakah persyaratan usia telah diperiksa dan memenuhi ketentuan?
- Bagaimana dengan batas waktu penugasan PLT?
- Apakah seluruh prosedur telah melalui kajian hukum yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan serangan politik, melainkan bagian dari hak publik untuk memastikan pengelolaan BUMD tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu.
LK2T menekankan bahwa persoalan regulasi tidak boleh dianggap remeh atau sekadar masalah teknis yang bisa diabaikan. Jika ketentuan telah diatur jelas, tidak ada alasan untuk mengesampingkannya.
Lembaga ini juga menyoroti kemungkinan yang lebih mendalam: apakah ketidaksesuaian ini murni kelalaian, atau justru ada unsur kesengajaan mempertahankan kondisi yang tidak memenuhi syarat?
"Jika persoalan diketahui tetapi tidak ada langkah penyelesaian yang jelas, publik berhak mempertanyakan apakah telah terjadi pembiaran dalam pengambilan keputusan."
PDAM menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan pribadi, politik, maupun kelompok. Kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama.
Berdasarkan hal tersebut, LK2T meminta Bupati selaku KPM untuk segera:
- Membuka secara transparan dasar hukum dan pertimbangan administratif penunjukan PLT Direksi PDAM
- Menjelaskan kesesuaian persyaratan usia pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan yang berlaku
- Menjelaskan dasar hukum serta batas waktu penugasan PLT Direksi
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penunjukan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran regulasi
- Segera menyelesaikan melalui mekanisme pengangkatan direksi definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
"Persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dipertahankan atau siapa yang harus disalahkan. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menghormati hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat."
Bupati diminta hadir memberikan jawaban, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian. Saat sebuah keputusan publik dipersoalkan dari sisi legalitas, yang harus diuji bukan hanya orang yang ditunjuk, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk.
"Hukum harus menjadi dasar keputusan, bukan sekadar pembenaran setelah keputusan dibuat." tutupnya
Laporan : Riyan
