MEULABOH - Keinginan Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) dinilai masih terkendala hal mendasar. Pasalnya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum tersedia di Aceh Barat.
Hal ini disoroti Ketua Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri (YBHA PM) Perwakilan Aceh Barat, Ahadda.
Menurutnya, tanpa adanya lembaga tersebut, penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan prinsip ramah anak.
"Ingin jadi Kota Layak Anak, LPKS dan LPKA kok belum ada di Aceh Barat. Bagaimana mau naik kelas kalau lembaganya saja tidak ada," ujar Ahadda, Selasa (4/11/2026).
Ahadda juga menyentil dinas terkait yang dinilai seolah diam saja terhadap kekosongan lembaga vital tersebut.
"Jangan seperti diam saja atau buta mata lah. Ini tanggung jawab dinas terkait, jangan tutup mata. Kalau mau KLA naik kelas, ya benahi dulu lembaganya. Ada LPKS, LPKA," tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika ada kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Aceh Barat kesulitan menentukan tempat pembinaan yang layak. Akibatnya, anak harus dikirim ke daerah lain yang memiliki LPKA.
Padahal, dalam penilaian Kota Layak Anak, salah satu indikator utamanya adalah tersedianya sistem pembinaan dan perlindungan khusus anak yang terintegrasi di daerah itu sendiri.
Lebih lanjut, Ahadda menegaskan keberadaan LPKS dan LPKA bukan hanya kebutuhan Aceh Barat saja. Beberapa kabupaten/kota di sekitar Aceh Barat, termasuk daerah pemekaran dari bekas Kabupaten Aceh Barat, juga sangat berharap lembaga tersebut ada, memang tidak diwajibkan dan bisa dikirim ke LPKS dan LPKA di daerah lain dengan MoU yang disepakati bersama.
"Intinya LPKS dan LPKA itu bukan hanya Aceh Barat saja yang butuh, ada beberapa kabupaten kota di sekitar Aceh Barat atau bekas daerah Kabupaten Aceh Barat yang berharap LPKS dan LPKA itu ada di kawasan barsela" pungkasnya.
(Redaksi)
