Sumbawa Barat, NTB - Untuk memantapkan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat H.Amar Nurmansyah, ST.,M.Si akan melakukan berbagai langkah terutama melakukan kerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumnbawa Barat. hal tersebut disampaikan oleh Bupati ketika pelaksanaan malam Forum Yasinan di Central Kediaman Wakil Bupati Sumbawa Barat, Kamis (04/07/2025) malam.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menekankan kepada para Kepala OPD, terutama DPM Pemdes dan Dinas Sosial untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi lapangan, yang dibantu oleh Agen Gotong Royong.
” Kita akan melakukan evaluasi terkait warga yang mendapat Program PKH dari Pemerintah Pusat. Evaluasi berawal dari Desa secara berjenjang hingga ke dinas sosial, dan selanjutnya Bupati menyampaikan ke Kementerian untuk mengevaluasi sasarannya. Jika ditemukan ada warga yang mendapatkan bantuan Program PKH yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam kategori Msikin dan dianggap sudah mampu, maka mulai bulan depan mereka tidak boleh lagi mendapatkan PKH”.
Kebijakan tersebut diambil oleh Bupati karena banyak sekali laporan dari warga, terurama dari para Agen Gotong Royong (AGR) bahwa beberapa warga yang saat ini tetap mendapat bantaun Program PKH namun mereka sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu tentu dapat menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat.
Bupati dalam kesempatan teresebut juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan data yang valid terkait kemiskinan di KSB, maka Pemda KSB akan berkolaborasi dengan BPS KSB dalam rangka mendukung program ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi berbasis Kepala Keluarga.
Dalam diskusi yang kami bangun dengan pihak BPS misalnya salah satu poin yang menjadi pertanyaan yang diajukan oleh surveyor kepada responden, yaitu apakah warga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah?. Ada beberapa warga yang menjawab tidak pernah, karena mereka berpikir akan ada program untuk diberikan kepada mereka. Jawaban dari pertanyaan ini akan berpengaruh terhadap hasil survey.
Oleh karenanya kedepan Bupati berharap melalui kolaborasi yang dibangun nantinya, dalam proses survey yang dilakukan, dapat memasukkan indikator bantuan Program Kartu Sumbawa Barat Maju bagi warga KSB. Bupati juga memberikan ruang kepada BPS untuk dapat mengakses secara langsung data-data penerima bantuan dari Program tersebut, dengan harapan kedepannya apa yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju dapat singkron dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Sumbawa Barat. (*)
