Jakarta,- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Perbaikan di tubuh Polri tidak boleh setengah-setengah, melainkan mencakup perubahan internal maupun eksternal.
“Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja memberikan masukan, asal semangatnya sama, yaitu untuk perbaikan bangsa dan negara,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pernyataan ini menanggapi dorongan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang sebelumnya menyuarakan pentingnya reformasi Polri. Isu ini juga semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan publik atas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas aparat kepolisian.
Puan menilai, reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang harus dikawal bersama. Sebagai institusi penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan rakyat, Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, setiap langkah perbaikan harus benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Intinya kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. DPR akan mendukung langkah-langkah yang memang terbukti memberikan manfaat bagi bangsa,” tegas legislator PDI-Perjuangan dapil Jawa Tengah V.
Ia juga mengingatkan bahwa reformasi Polri tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan dan prosedural, tetapi juga menyentuh budaya organisasi, pola rekrutmen, hingga peningkatan integritas aparat di lapangan. Menurutnya, tanpa perubahan menyeluruh, reformasi hanya akan berhenti di level wacana.
DPR, lanjut Puan, siap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan reformasi Polri berjalan sesuai arah yang diharapkan rakyat. “Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” ujarnya.
Reformasi Polri sendiri telah menjadi isu berulang sejak era reformasi 1998, namun hingga kini masih menuai kritik terkait praktik penyalahgunaan wewenang, rendahnya transparansi, dan kasus-kasus pelanggaran etik aparat. Dengan dorongan dari DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, Puan optimistis transformasi menyeluruh di tubuh Polri bisa diwujudkan. (*)
