Jakarta,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf sekaligus seruan menjaga demokrasi usai rumah pribadinya dijarah pada Minggu dini hari (31/8/2025). Peristiwa tersebut menambah daftar aksi serupa yang menimpa kediaman sejumlah anggota DPR RI.
Dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati pada Senin (1/9/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa politik dan tata negara harus dijalankan dengan etika, moralitas, serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau publik merasa hak konstitusinya dilanggar, ada jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau dibawa ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab,” tulisnya.
Ia menekankan, tugas pemerintah tidak bisa dijalankan dengan anarki, intimidasi, ataupun represi. Sebaliknya, negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalitas, dan transparansi.
“Kami jelas dilarang korupsi. Ini menyangkut masa depan bangsa dan nasib rakyat Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berterima kasih kepada masyarakat luas—mulai dari akademisi, media, pelaku UMKM hingga netizen—yang tetap menyampaikan kritik, sindiran, maupun doa. Menurutnya, semua itu bagian dari proses membangun bangsa.
“Mari kita jaga Indonesia bersama, bukan dengan menjarah, membakar, atau memfitnah. Kami mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Bismillah, kami terus perbaiki,” ujarnya menutup. (@l)
