Wera, NTB - Rangga Ananta Toer, perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram, menyoroti dengan serius terhentinya penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada lebih dari 10 warga Desa Nunggi, Kecamatan Wera, yang diduga kuat disebabkan oleh kelalaian pihak Bank BRI Unit Wera yang juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan BRI Wilayah NTB.
Berdasarkan temuan LMND Kota Mataram di lapangan, warga Desa Nunggi sebelumnya merupakan penerima bansos yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Namun sejak adanya kebijakan peralihan sistem penyaluran bansos dari PT Pos ke perbankan, para penerima diarahkan untuk membuka rekening dan menggunakan KKS Bank BRI sebagai alat pencairan.
Dalam proses tersebut, pihak terkait telah menginstruksikan Bank BRI Unit Wera untuk menerbitkan buku tabungan sekaligus kartu KKS kepada warga. Akan tetapi hingga saat ini, BRI Unit Wera hanya menerbitkan buku tabungan tanpa disertai kartu KKS. Kondisi ini menunjukkan buruknya tata kelola layanan yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi pembinaan dan pengawasan BRI NTB.
Akibat tidak diterbitkannya KKS, sistem pusat mendeteksi status para penerima sebagai EXCLUDE (KKS tidak terdistribusi) sehingga secara otomatis bantuan sosial mereka dinonaktifkan. Terhentinya bansos ini bukan disebabkan oleh ketidaklayakan penerima, melainkan akibat kelalaian administratif pihak bank.
Rangga Ananta Toer menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidak bertanggungjawaban pelayanan publik yang berdampak langsung pada hilangnya hak masyarakat kecil.
“Kelalaian di tingkat unit dan lemahnya pengawasan di tingkat wilayah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kesalahan teknis semata, melainkan kegagalan sistemik BRI dalam menjamin hak-hak rakyat kecil,” tegas Rangga.
Atas kejadian tersebut, Rangga Ananta Toer – LMND Kota Mataram menyampaikan tuntutan:
1. Mendesak BRI Unit Wera dan BRI Wilayah NTB untuk segera menerbitkan serta mendistribusikan KKS bagi seluruh warga Desa Nunggi yang terdampak.
2. Mendesak Dinas Sosial serta instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali status bansos warga.
3. Mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme peralihan penyaluran bansos agar tidak kembali merugikan rakyat.
Bantuan sosial adalah hak rakyat, bukan belas kasihan. Negara wajib hadir memastikan pelayanan publik berjalan adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Rangga Ananta Toer
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram
