Jakarta,- Hari Desa Nasional 2026 pada 15 Januari lalu, bukan sekadar tanggal peringatan, melainkan cermin panjang tentang posisi desa dalam perjalanan panjang bangsa. "Dari desa pangan lahir, dari desa budaya bertahan, dari desa pula jutaan warga menggantungkan harapan akan masa depan yang lebih layak.
Hari desa nasional tahun 2026 hadir sebagai Paradoksal. Di satu sisi desa terus dibebani berbagai program strategis, dari urusan pangan, koperasi, hingga layanan sosial.
Desa di minta menjadi ujung tombak, pelaksana sekaligus penanggung jawab. Di sisi lain kapasitas, perlindungan, dan keberlanjutan dukungan bagi desa yang sering kali tak sebanding dengan beban yang ditimpakan.
Desa menjadi panggung terakhir dari kebijakan yang kadang lahir dari jauh dari realitasnya. refleksi! mengajak menengok kembali hakikat desa sebagai subjek, bukan sekadar objek pembagunan.
Desa bukan ruang kosong yang bisa diisi oleh kebijakan seragam, setiap desa memiliki denyut, sejarah dan kebutuhan yang berbeda. Ketika desa dipaksa bergerak dengan irama yang bukan miliknya yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kelelahan struktural.
Di balik baliho peringatan dan Slogan-slogan optimis, ada perangkat desa yang bekerja melampaui batas jam dan tenaga, ada masyarakat yang beradaptasi dengan aturan yang terus berubah, dan ada generasi muda desa yang berimbang antara bertahan atau pergi.
Semua itu adalah potret nyata yang jarang masuk dalan laporan resmi, tetapi hidup dalam keseharian desa.
Hari desa nasional 2026 seharusnya menjadi momentum kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa membangun desa tidak cukup dengan program, tetapi membutuhkan keberpihakan.
Tidak cukup dengan penugasan, tetapi perlu kepercayaan. Desa tidak perlu dielu-elukan, ia hanya perlu di perlakukan adil dan realistis.
Dari jalan-jalan sempit dan balai desa yang sederhana, refleksi itu menggema pelan "Indonesia akan kuat jika desanya kuat".
Dan desa akan kuat jika didengar, dipahami serta dihormati sebagai fondasi negeri, bukan sekadar pelengkap narasi pembangunan. (red)
