Mataram, NTB - Bertemu langsung dengan mahasiswa di Asrama Mahasiswa Mataram, Rabu (25/2/2026), Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., membawa kabar penting bagi keberlanjutan pendidikan di Sumbawa Barat. Dalam dialog tersebut, Bupati mengonfirmasi sejumlah terobosan strategis yang dirancang khusus untuk meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa daerah.
Program Unggulan daerah, Kartu KSB Maju merupakan respon nyata pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang telah disuarakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Bupati menjelaskan bahwa Kartu KSB Maju memberikan bantuan uang pangkal sekolah bagi kepala keluarga yang memasuki jenjang awal pendidikan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengklarifikasi adanya misinterpretasi antara program beasiswa Kartu KSB Maju dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Bupati mengklarifikasi bahwa Kartu KSB Maju menyasar kepala keluarga, sementara KIP merupakan program nasional yang sasarannya langsung kepada mahasiswa itu sendiri. Melalui program ini terkhusus pada Layanan Maju Pendidikan, tersedia program beasiswa dan fasilitasi beasiswa.
Disampaikan juga bahwa bantuan pendidikan bersumber dari APBD ini sempat menghadapi kendala terkait mandat belanja wajib pendidikan yang bukan kewenangan kabupaten untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa.
Namun, dengan kebijakan pelampauan alokasi di luar 20% mandat pendidikan, Pemerintah KSB berhasil menganggarkan 5 Miliar Rupiah untuk bantuan beasiswa tahun ini. “Alhamdulillah tahun ini bisa teralokasikan 5 Miliar untuk bantuan ini.
Harapannya awal semester ganjil sudah bisa teralokasikan”, tegasnya
Selain itu, Pemerintah juga aktif dalam fasilitasi beasiswa dengan menjaring sumber-sumber beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa KSB. Sampai saat ini, ada enam universitas yang telah menjalin kerjasama ; Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (UNAIR).
“ Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), khusus di enam universitas itu,” imbuh Bupati.
Melalui integrasi layanan pendidikan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak KSB yang terkendala biaya saat menempuh pendidikan, selama mereka tercatat sebagai warga domisili resmi Sumbawa Barat. (*)
Laporan: Danang Mario
