Demi Rakyat, SIGAM Minta Ketua DPRA dan Sekda Segera Akhiri Konflik

Barsela24news.com
Ketua Umum Simpul Gerakan Pemenangan Muallem–Dekfad (SIGAM), Alhadi. (Photo : Ist)

Aceh | Ketua Umum Simpul Gerakan Pemenangan Muallem–Dekfad (SIGAM), Alhadi, meminta seluruh pihak untuk segera menghentikan dinamika dan konflik kepentingan yang tengah terjadi antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Menurutnya, gesekan dua pucuk pimpinan tersebut berpotensi merugikan masyarakat Aceh secara luas.

Alhadi menegaskan, konflik kepentingan di level elit pemerintahan bukan hanya mencederai etika kepemimpinan, tetapi juga mengganggu stabilitas roda pemerintahan Aceh. Ia menilai, perbedaan pandangan yang tidak dikelola secara dewasa justru berisiko memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jika konflik ini terus dibiarkan, yang dirugikan bukan pejabat, melainkan masyarakat Aceh. Pemerintahan bisa kehilangan fokus dan energi untuk bekerja,” ujar Alhadi dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Alhadi menyoroti bahwa Aceh saat ini tengah berada dalam kondisi darurat, menghadapi musibah banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Situasi tersebut, kata dia, menuntut soliditas, konsentrasi, dan kepemimpinan yang kuat, bukan justru tarik-menarik kepentingan di internal pemerintahan.

“Aceh sedang diuji. Banjir dan longsor telah menguras tenaga, pikiran, dan sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, elite Aceh seharusnya bersatu, bukan mempertontonkan konflik yang tidak produktif,” tegasnya.

Alhadi menilai, perpecahan di tingkat pimpinan dapat menghambat proses pemulihan pascabencana, mulai dari penyaluran bantuan, rehabilitasi infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang polemik politik.

SIGAM, lanjut Alhadi, mendorong semua pihak untuk menahan ego, mengedepankan komunikasi yang sehat, dan mengembalikan fokus pemerintahan pada pelayanan publik. Menurutnya, menjaga marwah lembaga dan kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan Aceh.

“Rakyat menunggu solusi, bukan konflik. Aceh butuh ketenangan, kepemimpinan, dan kebersamaan untuk bangkit dari musibah,” pungkas Alhadi. (Alman)