Mataram, NTB - Eksekutif Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp246 juta per bulan atau Rp2,9 miliar per tahun dari APBD untuk menggaji 15 orang Tim Percepatan Pembangunan Gubernur berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Kebijakan tersebut dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
Rincian anggaran menunjukkan koordinator tim menerima gaji hingga Rp16 juta per bulan, wakil koordinator Rp15,5 juta, tiga belas anggota tim sekitar Rp15 juta, koordinator asisten Rp7,5 juta, serta asisten Rp6 juta per bulan. LMND NTB menilai besaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil daerah yang masih menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sekretaris Wilayah EW LMND NTB, Wildan Ummairah, menegaskan bahwa penggunaan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada pembiayaan struktur tambahan yang manfaatnya belum terbukti secara konkret. Ia mempertanyakan urgensi pembentukan tim percepatan jika hasil kerja, terobosan kebijakan, dan indikator keberhasilannya tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Menurutnya, publik berhak mengetahui gagasan strategis apa yang dihasilkan tim tersebut sehingga layak digaji dengan angka yang tergolong tinggi. Tanpa transparansi capaian kerja, alokasi anggaran miliaran rupiah per tahun berpotensi menjadi beban fiskal daerah sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
EW LMND NTB menilai dana sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah tertinggal, serta penguatan layanan kesehatan. Penggunaan anggaran daerah harus mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial, bukan justru memperbesar belanja tim non-struktural yang belum terbukti kinerjanya.
Wildan Ummairah menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik. Ia mendesak pemerintah provinsi segera melakukan kajian ulang terhadap keberadaan dan skema penggajian tim percepatan gubernur serta membuka laporan kinerja secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, jika tim tersebut memang strategis, maka capaian kerjanya harus dapat diuji publik; jika tidak, maka anggaran tersebut lebih layak dialihkan ke sektor prioritas rakyat.
EW LMND NTB menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar setiap rupiah yang bersumber dari APBD benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkeadilan. (BR)
