Barsela24news.com | Dihadapkan sebagai janji eskatologis menuju Indonesia Emas 2045, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai ambisi teknokratis yang dibalut narasi populis, bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui intervensi nutrisi. Namun menurut Zainul Muttaqin, Ketua Dewan Pembina Rinjani Foundation, di balik tujuan luhurnya dalam penguatan modal manusia, program ini terjebak dalam kompleksitas birokrasi, kerentanan fiskal, dan risiko keamanan pangan yang menguji kelangsungannya. Kita bahkan seolah menyaksikan sebuah teater besar di mana negara mencoba memainkan peran sebagai "Tuhan yang Memberi Makan", mendefinisikan manusia sebatas lubang pencernaan yang direduksi menjadi sekumpulan kalori, protein, dan mikronutrien – sebuah pendewaan terhadap Homo Digestivus yang berpikir melalui usus dan rindu akan kenyamanan karbohidrat di tengah badai ketidakpastian eksistensial.
Secara makroekonomi, implementasi MBG yang menghabiskan puluhan hingga ratusan triliun rupiah memicu diskursus soal sustainabilitas fiskal yang berpotensi melampaui ambang batas defisit APBN. Kekhawatiran utama terletak pada crowding-out effect, di mana pendanaan masif untuk MBG dapat mengkanibalisasi anggaran sektor krusial lainnya seperti infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Reduksi anggaran pada sektor wajib demi mengejar target populistik ini berisiko menciptakan ketidakseimbangan pembangunan jangka panjang. Tak hanya itu, fenomena keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah pasca-implementasi awal menunjukkan adanya deviasi standar keamanan pangan. Dalam perspektif manajemen publik, ini merupakan kegagalan sistemik dalam rantai pasok, di mana ketidaksiapan infrastruktur dapur komunitas (SPPG) dan lemahnya pengawasan higienitas mencerminkan kesenjangan antara kebijakan terpusat dengan kapasitas eksekusi di tingkat lokal. Tanpa sistem audit kualitas yang independen dan tersertifikasi, program ini justru berisiko menjadi ancaman kesehatan publik alih-alih solusi malnutrisi.
Analisis terhadap komposisi menu juga mengungkap paradoks dalam narasi kedaulatan pangan, di mana MBG masih banyak bergantung pada komoditas impor seperti gandum untuk produk olahan dan susu sapi. Hal ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem agrikultur domestik, sehingga jika rantai pasok global mengalami disrupsi, program ini akan menjadi beban inflasi yang signifikan. Kritik tajam diarahkan pada pengabaian kearifan pangan lokal yang secara nutrisi setara namun lebih resilien secara ekonomi, karena transformasi dari "program makan" menjadi "program pemberdayaan petani" hingga kini masih bersifat retoris dan belum terejawantah dalam struktur insentif yang nyata bagi produsen lokal. Lebih lanjut, implementasi MBG yang melibatkan struktur komando militeristik dan birokrasi berlapis menciptakan celah bagi praktik perburuan rente. Desentralisasi pengadaan barang dan jasa di tingkat sekolah tanpa mekanisme transparansi digital yang mumpuni sangat rentan terhadap manipulasi nilai nutrisi pada porsi makanan, di mana asimetri informasi antara penyedia jasa dengan pengawas di lapangan memungkinkan terjadinya degradasi kualitas demi maksimalisasi profit vendor. Keterlibatan aparat non-sipil dalam pengawasan operasional harian juga memicu diskursus mengenai normalisasi peran militer dalam ruang publik sipil dan efektivitas pengawasan profesional.
Secara spasial, MBG juga menghadapi tantangan logistik yang eksponensial di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Disparitas infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa menyebabkan biaya unit per porsi menjadi sangat tidak merata. Di daerah terpencil, tingginya biaya distribusi seringkali dikompensasi dengan pengurangan kualitas bahan baku agar tetap sesuai dengan plafon anggaran, menciptakan ketidakadilan akses gizi bagi anak-anak di wilayah periferi yang justru merupakan target utama dari upaya pengentasan stunting.
Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul adalah apakah ini sebuah harapan atau sebuah petaka yang sedang bersolek? "Jika nutrisi diberikan hanya untuk memproduksi buruh sehat fisik namun lumpuh secara dialektika, maka program ini adalah keberhasilan yang mengerikan," tandas Muttaqin. Menurutnya, Indonesia Emas yang dibangun bisa saja tampak memiliki kulit yang berkilau karena gizi yang cukup, namun dalamnya keropos karena tidak memiliki sumsum kemandirian. Program MBG saat ini berdiri di atas fondasi yang rapuh antara ambisi politik dan realitas operasional, sehingga tanpa adanya reorientasi kebijakan yang menekankan pada akuntabilitas radikal, penguatan rantai pasok lokal yang inklusif, dan standarisasi kesehatan yang ketat, program ini berisiko menjadi inefisiensi anggaran skala besar. Diperlukan transformasi tata kelola yang mengedepankan pendekatan berbasis bukti daripada sekadar pendekatan mobilisasi masa, guna memastikan bahwa investasi pada gizi anak bangsa tidak berakhir sebagai komoditas politik semata. (*)
Oleh: Zainul Muttaqin, Ketua Dewan Pembina Rinjani Faudation.
Laporan: RY
