Jakarta,– Ketua Umum Kasaiyoan Rantau Pakansinayan (KRAP) Jakarta, Mel Sofyan, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto keliru membaca akar persoalan gizi anak di Indonesia.
Menurutnya, program tersebut lebih bersifat simbolik dibanding menyentuh masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia mengakui, secara konsep dan niat, program ini patut diapresiasi. Pemerintah ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Namun, niat baik tersebut dinilai belum diikuti dengan pendekatan kebijakan yang tepat.
Menurut Mel Sofyan, dari sisi komposisi, menu yang disajikan memang telah memenuhi standar gizi. Susunan makanan yang disiapkan secara teori sudah sejalan dengan prinsip gizi seimbang dan sulit dipersoalkan di atas kertas.
Namun, persoalan gizi tidak berhenti pada daftar bahan makanan. Kualitas penyajian yang rendah, baik dari segi rasa maupun mutu, justru memicu kritik luas.
“Ini menjadi ironi bagi bangsa yang memiliki kekayaan kuliner luar biasa dan tradisi masak yang kuat di setiap daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Mel Sofyan menilai kekurangan gizi pada anak bukan disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua atau ketidakmampuan mengolah makanan. Selama kondisi ekonomi memungkinkan, keluarga Indonesia terbukti mampu menyediakan makanan sehat dan layak bagi anak-anak mereka.
“Akar persoalan sesungguhnya adalah tekanan ekonomi. Ketika daya beli melemah, pilihan konsumsi menyempit. Masalahnya bukan di dapur, tapi di kantong,” ujar Mel Sofyan.
Ia menegaskan, selama fondasi ekonomi keluarga rapuh, program makan gratis hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Selain menyedot anggaran besar, kebijakan ini juga rawan persoalan teknis, mulai dari distribusi hingga ketimpangan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Menurut Mel Sofyan, negara seharusnya fokus memperkuat daya beli rakyat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, bukan mengambil alih peran dapur keluarga.
“Masalah gizi bukan di piring, tapi di kantong rakyat. Tanpa perbaikan kesejahteraan, kebijakan pangan hanya akan berputar di tempat,” pungkasnya. (*)
