Mataram, NTB - 11 Februari 2026 | Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan apresiasi kepada media massa yang telah memberitakan berbagai isu pembangunan infrastruktur, khususnya terkait aksi seorang pegiat sosial asal Batunyala yang melakukan penambalan sementara pada jalan berlubang yang kerap menimbulkan risiko bagi pengguna jalan. Pemberitaan tersebut menjadi viral dan merupakan bagian penting dari fungsi kontrol publik, sekaligus memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dinas PUPR menegaskan bahwa seluruh permasalahan infrastruktur yang disoroti saat ini telah dan sedang dalam proses penanganan sesuai dengan tahapan teknis, administrasi, dan regulasi yang berlaku. Setiap pekerjaan infrastruktur dilaksanakan melalui tahapan yang terukur, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Penanganan di lapangan juga dilakukan berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi, khususnya pada ruas jalan yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditetapkan.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi verifikasi lapangan dan evaluasi teknis, koordinasi dengan pihak terkait, penyusunan rencana percepatan maupun penyesuaian pekerjaan apabila diperlukan, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan perbaikan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan infrastruktur merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Kritik, masukan, serta partisipasi publik yang konstruktif sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang edukatif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh bahwa setiap pekerjaan infrastruktur dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur serta menjaga transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Penulis: Mustakim Togok
