Jakarta - Rapat Pimpinan (Rapim) Polri hari kedua diisi dengan paparan dan masukan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait isu strategis nasional, mulai dari pengendalian inflasi hingga penguatan ekonomi desa. Dalam forum tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan dan mendengar langsung masukan dari empat narasumber, baik terkait penanganan inflasi, penguatan ekonomi desa, program Koperasi Merah Putih, hingga upaya mendorong optimalisasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar ujar Kapolri di sela Rapim Polri di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kapolri menilai, masukan para menteri menjadi perspektif strategis bagi seluruh jajaran Polri agar mampu berkolaborasi secara efektif dengan kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan Presiden. “Ini menjadi bekal penting bagi personel Polri untuk bersinergi dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi. Ia menyebut optimalisasi APBD, digitalisasi pajak daerah, serta perbaikan kinerja BUMD sebagai langkah strategis untuk mendorong ekonomi daerah.
Tito juga berharap dukungan Polri, termasuk Satgas Pangan, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Menurutnya, harga yang terkendali akan berdampak langsung pada ketenangan masyarakat dan stabilitas keamanan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan Polri di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat implementasi program tersebut.
Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum guna mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. (*)
