Barsela24news.com | Lombok Timur, NTB — Jalan yang rusak bisa dilihat mata, tetapi arah pembangunan hanya bisa dibaca lewat data. Inilah pesan mendalam yang disampaikan Himpunan Pelajar & Mahasiswa Kecamatan Jerowaru Keruak (HPM KJK), dalam mendukung desakan DPRD Lombok Timur agar Pemerintah Kabupaten dan Bappeda membuka secara terbuka data peta kerusakan jalan di seluruh wilayah.
Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian warga. Ketika jalan rusak, dampaknya terasa langsung: hasil tani susah dipasarkan, biaya angkut membengkak, hingga keselamatan warga terancam. Karena itu, desakan DPRD Lotim agar Pemkab dan Bappeda menyerahkan data kerusakan jalan yang valid bukan sekadar urusan administrasi melainkan soal transparansi dan efisiensi uang rakyat.
Tanpa peta kerusakan yang jelas dan terbuka, alokasi anggaran perbaikan jalan ibarat melempar dadu dalam kegelapan. Kita tidak mungkin menyembuhkan penyakit jika tidak tahu apa sakitnya. Tanpa data yang rinci mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat ada risiko besar: jalan yang masih layak dilintas justru diperbaiki, sementara jalan penghubung antar-desa yang rusak parah tetap terabaikan.
"Tanpa data yang presisi, perencanaan anggaran hanya tebakan. Uang rakyat bisa terbuang percuma karena salah sasaran," ungkap Suparman, Ketua Umum HPM KJK.
Masalah lama yang kerap muncul, penentuan titik perbaikan jalan kerap dimasuki kepentingan-kepentingan di luar kebutuhan teknis. Ketika data ditutup, celah titipan proyek dan intervensi non-teknis terbuka lebar. Sebaliknya, ketika peta kerusakan jalan dipublikasikan secara terbuka, masyarakat bisa mengawasi sendiri — mana yang duluan diperbaiki, mana yang masih bisa ditunda. Itu adalah jaminan keadilan bagi seluruh warga.
Setiap rupiah yang dikeluarkan berasal dari rakyat. Masyarakat berhak tahu, di mana saja jalan rusak di wilayahnya, dan kapan akan diperbaiki. Keterbukaan data bukan tanda kelemahan birokrasi justru sebaliknya, itu bukti kepemimpinan yang berani bertanggung jawab. Menutup data hanya akan memicu kecurigaan dan memperlambat pembangunan itu sendiri.
DPRD Lombok Timur telah mengambil langkah yang tepat. Pemkab dan Bappeda tak punya alasan untuk menunda. Bukalah data peta kerusakan jalan secara lengkap, valid, dan bisa diakses siapa saja. Hanya dengan data yang jelas, anggaran perbaikan jalan bisa digunakan secara presisi, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Lombok Timur.
"Buka datanya, terangkan arah pembangunannya agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjadi jalan yang mulus, bukan sekadar proyek di atas kertas."
Laporan : Bagoes
