Barsela24news.com | Abdya - Penanggung Jawab (PIC) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lhoeng Baro 01, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Ilham, meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengubah skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pembahasan mengenai wacana pelibatan kantin sekolah dalam penyediaan MBG perlu dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek efisiensi distribusi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang selama ini muncul melalui keberadaan SPPG.
“MBG bukan sekadar memindahkan tempat memasak makanan. Ada lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya,” kata Ilham kepada Barsela24News.com, Jumat (11/9/2026).
Ilham menilai, wacana melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan MBG dengan pertimbangan efisiensi dan jarak distribusi memang dapat menjadi bahan pembahasan. Namun, menurut dia, perubahan tersebut sebaiknya didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia mengatakan, SPPG tidak semestinya hanya dipandang sebagai dapur penyedia makanan bagi penerima manfaat. Dalam operasionalnya, SPPG melibatkan sejumlah tenaga kerja dan pelaku usaha, mulai dari pengolahan bahan makanan, persiapan, pengemasan, kebersihan hingga distribusi.
Selain itu, kata Ilham, terdapat pemasok bahan pangan dan usaha pendukung lainnya yang turut memperoleh manfaat dari aktivitas operasional SPPG.
“Kalau SPPG hanya dilihat sebagai tempat memasak, yang dihitung mungkin hanya biaya dan jarak distribusi. Padahal ada tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut hidup di sana,” ujarnya.
Menurut Ilham, apabila terdapat persoalan dalam pengelolaan SPPG, langkah yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi dan memperbaiki bagian yang masih memiliki kelemahan. Ia menilai perubahan sistem secara menyeluruh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya.
“Jangan sampai kita mengejar efisiensi, tetapi pada saat yang sama mengurangi lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, aspek pengawasan, standar operasional, kualitas makanan, keamanan pangan serta efektivitas distribusi tetap harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, berbagai aspek tersebut dapat diperkuat melalui evaluasi dan pengawasan yang lebih baik tanpa serta-merta menghilangkan peran SPPG dalam pelaksanaan program.
Terkait wacana pelibatan kantin sekolah, Ilham mengatakan hal tersebut tetap dapat dibahas sebagai salah satu alternatif penyempurnaan mekanisme MBG. Namun, pelaksanaannya, menurut dia, harus memiliki standar yang jelas, terutama terkait pemenuhan gizi, keamanan pangan, kebersihan, pengadaan bahan makanan serta mekanisme pengawasan dan penggunaan anggaran.“Yang perlu dicari adalah sistem terbaik, bukan sekadar sistem yang terlihat paling murah,” ujarnya.
Ilham juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah agar melihat dampak MBG secara lebih luas dalam melakukan evaluasi. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan kepada siswa atau jarak distribusi yang semakin pendek.
Ia menilai, aspek lain seperti penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal, pemasok bahan pangan serta perputaran ekonomi di daerah juga penting untuk diperhitungkan.
“Satu dapur SPPG bukan hanya menghasilkan makanan. Di dalam prosesnya juga ada aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Ilham berharap setiap perubahan terhadap skema MBG dilakukan melalui evaluasi dan kajian yang matang dengan tetap mempertimbangkan tujuan utama program serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Evaluasi tentu boleh dilakukan, kritik juga harus dibuka, dan kekurangan wajib diperbaiki. Tetapi manfaat sosial dan ekonomi yang sudah terbentuk jangan sampai terabaikan hanya karena mengejar efisiensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, MBG pada akhirnya bukan hanya mengenai makanan yang sampai ke sekolah. Di balik setiap porsi makanan terdapat tenaga kerja, pemasok, pengangkut dan pelaku usaha yang turut terlibat dalam rantai penyediaannya.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan, menurut Ilham, perlu memperhitungkan pula dampaknya terhadap rantai ekonomi masyarakat yang selama ini terbentuk melalui pelaksanaan program tersebut.
Laporan: Hartini
