Barsela24news.com | Aceh Selatan – PIC SPPG Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Sofhendar, angkat bicara terkait wacana pengalihan kantin sekolah sebagai tempat pemasok atau produksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sofhendar, program MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemberian makanan gratis kepada peserta didik. Lebih dari itu, MBG dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal.
“MBG jangan hanya dilihat sebagai makanan gratis. Di dalamnya ada peluang besar untuk membangun ekonomi masyarakat. Ada petani yang bisa kita berdayakan, ada UMKM yang kita hidupkan, ada tenaga kerja yang kita serap, dan yang paling utama ada generasi muda yang kita siapkan agar lebih sehat dan berkualitas,” kata Sofhendar kepada media Barsela24News.com, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai, wacana menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari tempat produksi atau pemasok MBG perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah.
Menurutnya, produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, mulai dari dapur, tempat penyimpanan bahan baku, fasilitas pencucian, sanitasi, pengelolaan limbah hingga sistem kerja dan pengawasan yang teratur.
“Kantin sekolah bukan solusi utama untuk produksi MBG. Kita harus melihat kesiapan fasilitasnya. Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan dapur yang memadai, tempat penyimpanan bahan baku, fasilitas pencucian, sanitasi, pengelolaan limbah, serta sistem kerja yang teratur,” jelasnya.
Sekolah Tetap Fokus pada Pendidikan
Sofhendar juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak sampai menambah beban sekolah maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ia mengatakan, apabila pengelolaan produksi makanan dilakukan di lingkungan sekolah tanpa kesiapan fasilitas dan sumber daya yang memadai, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru, seperti pengelolaan dapur, kebersihan, tenaga kerja, hingga pengaturan distribusi makanan.
“Jangan sampai kita ingin menyelesaikan satu persoalan, tetapi kemudian muncul persoalan baru di sekolah. Sekolah memiliki tugas utama untuk mendidik anak-anak. Karena itu, kita harus memastikan pelaksanaan MBG tidak mengganggu aktivitas pendidikan,” tegasnya.
Menurut Sofhendar, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik, tetapi juga dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
“Di balik satu porsi makanan MBG, ada petani yang memproduksi bahan pangan, ada pedagang dan UMKM yang memasok kebutuhan, ada tenaga kerja yang mengolah makanan, ada pengemudi yang mendistribusikan, dan ada masyarakat yang mendapatkan penghasilan. Jadi, MBG mempunyai efek berganda yang sangat besar,” ujarnya.
SPPG Dinilai Lebih Efektif untuk Produksi Terpusat
Lebih lanjut, Sofhendar menilai sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif apabila didukung dengan fasilitas dan tata kelola yang sesuai standar.
Menurutnya, melalui sistem SPPG, proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian dapat dikelola dalam sistem yang lebih terorganisasi.
“Kalau produksinya dilakukan di tempat yang memang dipersiapkan untuk produksi makanan dalam jumlah besar, pengawasannya akan lebih mudah.
Sekolah menerima makanan yang sudah diproses sesuai standar, sementara sekolah dapat tetap fokus menjalankan fungsi pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan yang terpusat juga dinilai dapat mempermudah pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, kebersihan, serta keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Berdayakan Petani dan UMKM Lokal
Sofhendar menilai, salah satu dampak ekonomi yang dapat dikembangkan melalui program MBG adalah terbukanya pasar yang lebih pasti bagi petani lokal.
Kebutuhan bahan pangan yang berlangsung secara rutin, menurutnya, berpotensi menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, seperti beras, sayuran, telur, ikan dan buah-buahan, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari petani lokal, maka uang yang berputar akan kembali ke masyarakat daerah. Petani punya pasar, produksi meningkat, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Tidak hanya petani, lanjut Sofhendar, pelaku UMKM juga memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Keterlibatan itu dapat mencakup penyediaan bahan pangan maupun berbagai kebutuhan pendukung lainnya sesuai mekanisme dan standar yang ditetapkan.
“UMKM dan tenaga kerja lokal juga harus mendapatkan ruang untuk terlibat. Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar,” katanya.
Sofhendar menegaskan, pada prinsipnya program MBG perlu dilaksanakan dengan tata kelola yang profesional, efisien, aman, serta tetap membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
“Yang kita harapkan adalah sistem MBG yang benar-benar siap, profesional, efisien dan aman, sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. SPPG dapat menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut dengan tetap melibatkan petani, UMKM dan tenaga kerja lokal,” tutup Sofhendar.
Laporan; Hartini
