Mataram NTB, 14 Oktober 2026 — Inflasi tahunan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 4,18 persen pada September 2026, melampaui inflasi nasional sebesar 3,28 persen. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 Oktober 2026, inflasi tahunan NTB meningkat dari 4,03 persen pada Agustus menjadi 4,18 persen pada September. Sementara itu, inflasi bulanan NTB tercatat sebesar 0,36 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu sumber tekanan terbesar, dengan inflasi tahunan 5,18 persen dan andil terhadap inflasi umum sebesar 1,89 poin persentase. Sejumlah komoditas yang turut memengaruhi kenaikan harga antara lain daging ayam ras, udang basah, tomat, dan cabai rawit.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan harga pangan masih membutuhkan perhatian serius, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pengendalian Harga Jangan Berhenti pada Operasi Pasar
Pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya pengendalian harga, termasuk Gerakan Pangan Murah. Namun, efektivitas program perlu diukur melalui perubahan harga di pasar, jumlah masyarakat yang terjangkau, volume komoditas yang disalurkan, serta keberlanjutan pasokan setelah kegiatan berakhir.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu menjelaskan langkah konkret untuk mengatasi hambatan distribusi, menjaga pasokan dari sentra produksi, dan mengantisipasi kenaikan harga komoditas strategis.
Evaluasi tersebut penting agar kegiatan pengendalian harga tidak hanya terlihat aktif secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi konsumen.
Transparansi Menjadi Kunci
Publik membutuhkan data harga pangan yang mudah diakses, evaluasi berkala atas pelaksanaan operasi pasar, serta penjelasan mengenai perkembangan harga di setiap kabupaten dan kota.
Inflasi NTB yang melampaui angka nasional tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan pemerintah gagal. Namun, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk menguji efektivitas intervensi harga berdasarkan data yang terukur.
Ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukan semata-mata jumlah kegiatan yang digelar, melainkan kemampuan menjaga keterjangkauan bahan pangan dan melindungi daya beli masyarakat. (Red)
