Jakarta,– Isma Yatun kembali ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang BPK pada 3 November 2026 dengan mekanisme musyawarah mufakat.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026. Dalam susunan pimpinan baru, Isma Yatun didampingi Budi Prijono sebagai Wakil Ketua BPK.
Selain menjabat sebagai Ketua BPK, Isma Yatun juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI BPK menyusul meninggalnya Fathan Subchi pada 25 Oktober 2026.
Kepemimpinan BPK periode 2026–2031 menghadapi tantangan besar dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik menaruh perhatian terhadap sejumlah persoalan penting, mulai dari efektivitas audit anggaran kementerian dan lembaga, pengawasan APBD, potensi kerugian negara, hingga tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Independensi lembaga pemeriksa juga menjadi aspek penting agar setiap pemeriksaan dapat dilakukan secara profesional tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.
BPK tidak hanya dituntut menghasilkan laporan pemeriksaan, tetapi juga memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti sehingga pengelolaan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
SUSUNAN PIMPINAN BPK 2026–2031
1. Ketua BPK: Isma Yatun.
2. Wakil Ketua: Budi Prijono.
3. Anggota I: Nyoman Adhi Suryadnyana.
4. Anggota II: Daniel Lumban Tobing.
5. Anggota III: Slamet Edy Purnomo.
6. Anggota IV: Khaidir Abdurrahman.
7. Anggota V: Bobby Adhityo Rizaldi.
8. Anggota VII: Akhsanul Khaq.
Isma Yatun juga merangkap sebagai Plt. Anggota VI BPK.
Masa kepemimpinan baru ini menjadi momentum penting bagi BPK untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan secara terbuka.
(Tim)
