Jakarta,– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah sorotan terhadap institusi Polri, termasuk perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama perwira tinggi kepolisian.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni:
1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi.
2. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo.
3. Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro.
4. Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
5. Jenderal Pol (Purn) Sutanto.
6. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
7. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.
8. Jenderal Pol (Purn) Sutarman.
9. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.
10. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Berdasarkan keterangan resmi Istana, pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu aktual serta pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.
Namun, pertemuan tersebut memunculkan perhatian publik karena berlangsung ketika institusi kepolisian menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan keterbukaan dan penjelasan.
Publik tentu berkepentingan mengetahui sejauh mana pembahasan mengenai reformasi kepolisian, profesionalisme aparat, penegakan hukum, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian dari pertukaran pandangan tersebut.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menyebutkan bahwa pertemuan itu secara khusus membahas perkara dugaan penyadapan.
Karena itu, penting untuk tidak mencampuradukkan momentum pertemuan dengan agenda penyidikan yang masih berjalan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri, pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri dapat menjadi momentum pertukaran pengalaman mengenai pembenahan institusi.
Namun, yang paling penting bukan sekadar pertemuan para tokoh kepolisian, melainkan bagaimana hasil pemikiran dan masukan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Reformasi kepolisian membutuhkan transparansi, independensi penegakan hukum, pengawasan yang kuat, serta pertanggungjawaban setiap aparat tanpa terkecuali.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan persoalan yang menyangkut institusi penegak hukum, terlebih ketika perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Kini perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pertemuan di Hambalang: apakah akan melahirkan langkah konkret untuk memperkuat reformasi Polri, atau sekadar menjadi ruang silaturahmi para mantan pimpinan kepolisian?
(Tim/red)
