PIDIE, ACEH – Peristiwa penembakan yang terjadi di Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu (4/11/2026), menjadi tragedi kemanusiaan yang menyita perhatian publik. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan sembilan orang lainnya mengalami luka-luka.
Insiden yang terjadi ketika masyarakat tengah menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut menyisakan pertanyaan serius mengenai penggunaan senjata api, prosedur pengamanan, serta dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa berdarah tersebut.
Korban meninggal dunia dilaporkan bernama Abzalul Rizal (20). Sementara sembilan korban lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ketika kegiatan masyarakat yang seharusnya berlangsung dalam suasana keagamaan dan kebersamaan justru berujung pada jatuhnya korban jiwa, maka negara wajib memberikan penjelasan secara terbuka.
Dugaan keterlibatan personel aparat dalam insiden tersebut harus diusut secara objektif, transparan, dan tidak boleh ditutupi oleh kepentingan institusi mana pun.
Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda didesak mengambil langkah tegas untuk memastikan proses investigasi berjalan secara profesional, termasuk mengungkap siapa yang melepaskan tembakan, apa dasar penggunaan senjata api, serta apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum.
Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat perintah operasi atau pengerahan personel dalam kegiatan pengamanan tersebut.
Jangan sampai proses pemeriksaan hanya berhenti pada personel di lapangan, sementara tanggung jawab komando tidak pernah diperiksa.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak melakukan pemantauan dan investigasi independen terhadap peristiwa penembakan di Tiro Pidie.
Investigasi harus mencakup pemeriksaan saksi, korban luka, bukti balistik, rekaman video, serta kronologi lengkap kejadian.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran HAM maupun tindak pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Kematian seorang warga dan luka-luka yang dialami sembilan orang lainnya merupakan persoalan serius yang membutuhkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan perjuangan untuk memperoleh perdamaian. Karena itu, setiap tindakan aparat dalam menjalankan tugas keamanan harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan masyarakat, penghormatan HAM, dan supremasi hukum.
Negara tidak boleh hanya hadir melalui kekuatan senjata, tetapi juga harus hadir melalui perlindungan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap warga negara.
Keluarga korban berhak mendapatkan kejelasan, korban luka berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan, sementara masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya.
Tragedi Tiro Pidie harus menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam melindungi rakyat.
Satu nyawa telah hilang, sembilan warga terluka. Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan penyesalan, tetapi membutuhkan fakta, keadilan, dan pertanggungjawaban.
Redaksi
