Jakarta,- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, meminta Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional atas peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sultan menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dan permintaan dari pemerintah daerah serta para Senator DPD RI dari ketiga provinsi tersebut agar Pemerintah segera memberikan status penanganan yang lebih komprehensif.
“Kami percaya dan mengapresiasi kerja cepat Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang telah mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terdampak. Presiden Prabowo pun terus memantau langsung perkembangan bencana ini dari waktu ke waktu,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Minggu (30/11).
Namun demikian, menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, skala dampak bencana di tiga provinsi tersebut membutuhkan penanganan intensif dalam kategori nasional.
“Kita memahami hampir semua akses darat menuju lokasi banjir lumpuh total. Kondisi ini membuat distribusi bantuan kemanusiaan menjadi sangat sulit,” tegasnya.
Sultan juga menyoroti keterbatasan fiskal pemerintah daerah dalam menangani bencana berskala besar seperti ini. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran di banyak daerah membuat penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan penuh Pemerintah Pusat.
“Sangat berat mengharapkan keuangan daerah menanggulangi bencana sebesar ini. Kepala daerah pasti menghadapi kebuntuan anggaran. Kita tidak ingin bencana ini berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas,” ujarnya.
Sultan menilai bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi kriteria Bencana Nasional, bahkan dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis.
“Indikator penetapan Bencana Nasional sudah terpenuhi—mulai dari jumlah korban, kerusakan infrastruktur, kerugian materiil, hingga luas cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa dampak bencana telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi menyeluruh dari Pemerintah Pusat.
Update Korban dari BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, pada Sabtu (29/11) sore, melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Data sementara mencatat: 166 orang meninggal dunia di Sumatera Utara, 47 orang di Aceh dan 90 orang di Sumatera Barat.
Selain itu, sejumlah korban masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan. (@l/rls)
