Aceh Selatan — Seorang tokoh masyarakat Aceh Selatan Nasruddin Bahar, angkat bicara dengan nada tegas terkait polemik yang belakangan berkembang di ruang publik, khususnya menyangkut posisi Ketua DPRK Aceh Selatan yang disebut-sebut perlu hadir dalam sebuah podcast untuk membantah berbagai isu yang beredar.
Tokoh masyarakat yang dikenal vokal dan berpengaruh tersebut menilai bahwa langkah menghadiri podcast bukanlah cara yang tepat bagi seorang pimpinan lembaga legislatif untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, Ketua DPRK Aceh Selatan memiliki jalur resmi dan bermartabat untuk menyampaikan sikap maupun bantahan terhadap isu apa pun yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ketua DPRK itu pejabat publik, pimpinan lembaga terhormat. Tidak perlu turun ke podcast hanya untuk membantah isu. Ada mekanisme resmi, ada lembaga, ada kewenangan yang melekat pada jabatannya,” ujar Nasruddin Bahar
tersebut kepada wartawan, Media Barsela24News.com, Kamis (25/12/2025).
tersebut kepada wartawan, Media Barsela24News.com, Kamis (25/12/2025).
Ia menegaskan, apabila terdapat informasi yang tidak benar atau menyesatkan, Ketua DPRK dapat menyampaikannya melalui konferensi pers resmi, pernyataan tertulis, atau melalui lembaga DPRK secara kelembagaan. Cara-cara tersebut dinilai lebih elegan dan mencerminkan wibawa institusi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ruang podcast sering kali bersifat subjektif, penuh opini, dan rawan dipelintir menjadi konsumsi sensasional. Hal ini dikhawatirkan justru memperkeruh suasana dan memperpanjang polemik yang seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana dan bermartabat.
“Jangan sampai lembaga DPRK ini terkesan ikut larut dalam gaduh opini. Masyarakat Aceh Selatan butuh kerja nyata, bukan adu argumen di ruang-ruang yang tidak resmi,” tegasnya.
Nasruddin juga menilai bahwa seorang Ketua DPRK seharusnya lebih fokus pada tugas pokok dan fungsinya, yakni menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan rakyat. Ia menyebut, energi dan waktu pimpinan DPRK sebaiknya dicurahkan untuk menyelesaikan persoalan daerah, bukan untuk melayani isu yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau setiap isu ditanggapi dengan tampil di podcast, kapan urusan rakyat dikerjakan? Rakyat Aceh Selatan sedang menghadapi banyak persoalan penting, dari ekonomi, pelayanan publik, hingga infrastruktur,” katanya.
Ia pun mengajak semua pihak, baik tokoh politik, aktivis, maupun masyarakat umum, agar lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kritik, menurutnya, adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menjatuhkan martabat lembaga.
Di akhir pernyataan nya, tokoh masyarakat tersebut berharap Ketua DPRK Aceh Selatan tetap menjaga marwah lembaga dan tidak terpancing oleh tekanan opini di media sosial maupun ruang diskusi nonformal.
“Pemimpin itu harus tenang, fokus, dan bekerja. Biarkan fakta dan kinerja yang berbicara, bukan perdebatan di podcast,” pungkasnya. (*)
Laporan: Hartini
