Jakarta,- Di sebuah ruang Imajiner bernama kebijakan publik, keadilan seharusnya duduk di tengah. Namun hari ini, Ia tampak bergeser, condong ke satu sisi, meninggalkan sisi lain yang selama puluhan tahun menopang negara dalam diam ; Desa
Lahirnya SPPG sebagai badan baru disambut dengan karpet merah, struktur organisasi disusun rapi, standar gaji ditetapkan dengan angka yang terbilang "manusiawi" bahkan kompetitif. Kepala dapur di gaji tujuh juta, ahli gizi lima juta, sopir tiga juta, hingga tukang cuci pun memperoleh upah mendekati tiga juta.
Semua terlihat wajar, bahkan patut di apresiasi, jika keadilan itu hadir secara menyeluruh. Masalahnya keadilan itu berhenti di pagar SPPG.
Tak jauh dari sana kantor desa berdiri dengan cat yang mulai pudar. Di dalam nya para pengabdi masyarakat desa yang sedang bekerja.
Kepala desa memikul beban adminitrasi, konflik sosial, hingga urusan darurat warganya, namun hanya menerima sekitar tiga juta rupiah. Sekretaris desa, tulang punggung birokrasi, diganjar dua koma dua lima juta, kaur, kasi, dan kepala dusun yang menjadi penghubung langsung negara dan warga, hidup dengan dua juta rupiah.
Disinilah ketimpangan itu terasa telanjang, desa bukan badan baru, desa bukan proyek uji coba. Desa adalah sistem yang telah bekerja jauh sebelum banyak lembaga pusat lahir, setiap program nasional, dari bantuan sosial hingga pendataan bermuara didesa
Namun ironisnya, desa selalu ditempatkan sebagai pelaksana, bukan penerima keadilan. Narasi pembangunan hari ini seolah lebih tertarik pada simbol dan pencitraan. Badan baru diberi anggaran besar dan jaminan kesejahteraan, sementara pengabdi lama diminta terus bersabar atas nama pengabdian.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka gaji, Ia adalah cermin negara memandang desa; penting dalam pidato namun murah dalam kebijakan. Dan selama ketimpangan ini terus dibiarkan, keadilan akan tetap menjadi kata indah, tanpa rumah di desa. (Red)
