KOTA MATARAM, 24 Maret 2026 - Barsela24News.com | Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Arif Haridin, menegaskan bahwa kondisi jembatan rusak dan jalan yang memprihatinkan di Kabupaten Bima dan di Pulau Sumbawa pada umumnya sudah masuk kategori darurat dan tidak bisa lagi ditangani dengan pola kerja biasa.
Menurutnya, kerusakan jembatan seperti di Waworada Kecamatan Langgudu, Jembatan yang ada di Sanggar, Wera dan Tambora maupun di wilayah lain di Pulau Sumbawa bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berpotensi mengisolasi wilayah dan memutus rantai ekonomi masyarakat.
“Ketika jembatan rusak dan tidak segera diperbaiki, itu sama saja dengan memutus akses hidup masyarakat. Anak sekolah terganggu, distribusi hasil pertanian tersendat, dan aktivitas ekonomi lumpuh,” tegas Arif kepada media ini, Selasa, 24 Maret 2026.
Ia juga menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Bima yang banyak mengalami kerusakan parah, berlubang, dan minim perawatan, sehingga membahayakan pengguna jalan setiap hari.
“Jalan di Kabupaten Bima ini bukan sekadar rusak, tapi sudah membahayakan keselamatan warga. Ini bisa memicu kecelakaan dan menambah beban sosial masyarakat. Demikian pula di kabupaten kota lainnya di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Arif menilai, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan serta lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur.
“Kalau setiap tahun dianggarkan tapi kondisi jalan tetap rusak, publik berhak bertanya: di mana letak masalahnya? Ini harus dibuka secara transparan,” katanya.
LMND NTB mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status darurat infrastruktur di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Bima agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan terukur.
Selain itu, ia meminta adanya audit menyeluruh terhadap program pembangunan jalan dan jembatan, guna memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran maupun dugaan penyimpangan.
“Jangan sampai rakyat terus jadi korban dari buruknya tata kelola. Infrastruktur ini kebutuhan dasar, bukan proyek musiman,” tegasnya.
Sebagai penutup, Arif menegaskan bahwa LMND NTB akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
“Kalau tidak ada perubahan, maka kami pastikan gerakan mahasiswa dan rakyat akan terus bersuara lebih keras. Karena diam berarti membiarkan ketidakadilan,” pungkasnya. (BR)
