Oleh: Alfathul Ferdian
Koordinator FORDEM
Sidak yang dilakukan Pemerintah Daerah Lombok Timur di Kecamatan Selong beberapa waktu lalu menghasilkan kesimpulan yang terdengar menenangkan: LPG 3 kg dinyatakan tidak langka. Pernyataan ini, jika dibaca sepintas, seolah menjawab kegelisahan masyarakat.
Namun realitas di lapangan justru berkata sebaliknya.
Di tengah klaim “stok aman”, masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang, pangkalan yang kosong berhari-hari, serta harga yang melambung di tingkat pengecer. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah benar-benar melihat kondisi riil di masyarakat, atau hanya berhenti pada data administratif semata?
Masalah LPG 3 kg di Lombok Timur bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya stok. Persoalan utamanya terletak pada distribusi yang tidak berjalan adil dan pengawasan yang lemah. Gas yang secara data tersedia, dalam praktiknya tidak sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Rantai distribusi yang panjang—dari agen ke pangkalan hingga pengecer—menjadi titik rawan yang selama ini luput dari pengawasan serius. Di titik inilah sering terjadi kebocoran, permainan harga, hingga praktik yang menjauhkan LPG subsidi dari tujuan utamanya.
Lebih memprihatinkan lagi, LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru digunakan secara luas oleh kelompok yang secara ekonomi mampu. Tanpa penertiban yang tegas, kondisi ini akan terus mempersempit akses bagi masyarakat kecil.
Sidak yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya menjadi momentum untuk mengungkap persoalan mendasar tersebut. Namun jika hasilnya hanya berhenti pada klaim “tidak langka”, maka sidak berpotensi menjadi sekadar seremonial—tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok di tingkat atas. Yang jauh lebih penting adalah menjamin bahwa LPG benar-benar tersedia di tingkat masyarakat, dengan harga yang sesuai ketentuan. Tanpa itu, pernyataan “stok aman” hanya akan menjadi narasi yang jauh dari kenyataan.
Masyarakat hari ini tidak membutuhkan klarifikasi, tetapi solusi. Mereka tidak membutuhkan sidak yang bersifat simbolik, tetapi kebijakan yang mampu menjamin keadilan distribusi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya ketersediaan LPG, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri.
Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti menenangkan keadaan dengan pernyataan normatif, dan mulai bekerja serius membenahi akar persoalan. Sebab bagi rakyat kecil, satu hal yang paling nyata adalah: gas sulit didapat, sementara kebutuhan tetap berjalan. (BR)
