Aceh Utara I Lembaga sosial Human Initiative (HI) menggelar lokakarya pembelajaran program respons bencana banjir Aceh sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penguatan penanganan bencana, Kamis (30/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Oproom Hotel MK, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, wilayah yang terdampak langsung banjir beberapa waktu lalu.
Lokakarya ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Dinas Sosial Aceh Utara Fakrurrazi, perwakilan BNPB, BPBD Aceh Utara, NGO Rumah Zakat, CRS, Muspika Langkahan, serta tokoh masyarakat dan aparatur Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan.
Koordinator Program Manager HI wilayah Aceh, Nasharuddin, memaparkan capaian program yang telah dilaksanakan sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program ke depan.
“Melalui forum ini, kita ingin melihat apa saja yang perlu diperbaiki agar capaian program bisa lebih optimal. Sebelumnya, bantuan dari CRS telah kita distribusikan kepada masyarakat berupa kasur, bantal, selimut, kelambu, serta peralatan kebersihan seperti cangkul dan perlengkapan lainnya,” ujar Nasharuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa di Desa Geudumbak, HI telah membangun 103 unit hunian sementara (huntara) lengkap dengan fasilitas penampungan air bersih. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga telah disalurkan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Nasharuddin, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga sarana pembelajaran bagi relawan dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas penanganan bencana.
“Forum ini penting untuk merancang langkah strategis, meningkatkan kesadaran, serta membentuk desa tangguh bencana dengan sistem manajemen yang baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Fakrurrazi, dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut kemitraan dalam pengurangan risiko bencana (PRB) harus melibatkan pemerintah, BPBD, sektor swasta, hingga komunitas lokal dan nasional.
“Dalam situasi darurat, kita bergerak bersama menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Desa Geudumbak menjadi salah satu wilayah terparah, sementara korban terbanyak tersebar di Kecamatan Langkahan, Tanah Jambo Aye, dan Sawang,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan dan keterlambatan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat. “Kita semua terdampak, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Namun, kami sangat berterima kasih kepada seluruh NGO yang telah berkolaborasi membantu masyarakat,” ujarnya.
Fakrurrazi menambahkan, proses pemulihan pascabencana masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan fasilitas. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.
“Pemulihan membutuhkan waktu panjang. Karena itu, evaluasi dan persiapan menjadi kunci agar ke depan kita lebih sigap dan peka dalam menghadapi bencana,” pungkasnya. (Alman)
