DIBERANGKATKAN GRATIS, DIJUAL MAHAL": JERAT TPPO TIMUR TENGAH KEMBALI MARAK DI LOMBOK TIMUR

Barsela24news.com

Lombok Timur NTB, 9 September 2026 - Janji "berangkat gratis, gaji besar, proses cepat" kembali memakan korban. Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (LP2MI) NTB menyebut sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Timur Tengah kini beroperasi semakin sadis dan sistematis di wilayah Lombok Timur.

Direktur Eksekutif LP2MI NTB, Aris Munandar, mengungkap fakta memprihatinkan itu dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2026).

Iming-iming Manis, Ujungnya Neraka
Menurut Aris, kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di dalam negeri masih jadi alasan klasik warga nekat jadi PMI. 

"Bagi sebagian orang ini impian. Bagi sebagian lain ini keterpaksaan. Ada juga yang menjadikan kerja ke luar negeri sebagai pelarian masalah pribadi," ungkap Aris.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan calo, tekong, dan sponsor nakal. Mereka mengaku punya perusahan atau P3MI resmi dan "job order" ke Timur Tengah. Padahal negara tujuan masih ditutup moratorium.

"Dengan gaya bicara dan janji pesangon besar, cepat berangkat , gaji besar untuk keluarga, calon PMI dan keluarga terlena. Padahal itu semua tipu muslihat," tegasnya.

Rute Baru: "Cuci Jejak" Lewat Malaysia
Aris membeberkan pola baru sindikat yang semakin kejam. Tidak pandang bulu, asal dapat tenaga langsung diberangkatkan.

Skemanya:
1.  Penampungan: CPMI ditampung dulu di daerah Jawa dan Jakarta
2.  Cuci Jejak: Diterbangkan ke Malaysia untuk menghilangkan jejak, diinapkan beberapa hari
3.  Penyelundupan: Dari Malaysia diterbangkan ke Timur Tengah
4.  Sistem Rental: Di negara tujuan ditampung di "Sarikah" atau agensi. Mereka menunggu majikan dan "direntalkan" bekerja dengan bekal visa ziarah. "Ini bukan penempatan kerja. Ini jual beli manusia," kata Aris.

Pemerintah Dinilai Gagal, Korban Terus Berjatuhan. Data pengaduan masuk ke kantor LP2MI NTB di Jl. Dane Rahil Mujahidin, Lenek Daya, Lombok Timur. Sebagian sudah tertangani, sebagian besar masih menggantung.

Korban mayoritas adalah perempuan eks PMI dari Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan asal Lombok Timur.

"Dari dulu praktik mafia ini tidak pernah ada solusi dari pemerintah. Justru semakin menggila," kritik Aris.
Ia menyebut ada 3 akar masalah yang tak kunjung selesai: 

1.  Job Order Kacau: Ketidakjelasan job order dari BP2MI ke P3MI
2. Sosialisasi Minim: Pengetahuan CPMI dan sosialisasi pemerintah masih lemah
3.  Mafia Makin Canggih: Sindikat lebih cepat beradaptasi dari aturan pemerintah

"Ini permasalahan berkelanjutan. Kasus baru dengan modus sama selalu berulang dari pusat sampai daerah," tutup Aris.
(BR)