Barsela24news.com | Meulaboh, 13 September 2026 - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Barat menyatakan sikap tegas dan keras menolak rencana pembangunan Markas Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Melalui Wakil Ketua Umum, Muksal, JASA Aceh Barat menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk penghinaan terhadap darah, air mata, dan nyawa para syuhada yang telah gugur demi perdamaian Aceh.
"Kami tidak akan diam. Pembangunan Brigif dan Yonif TP di Pante Ceureumen ini adalah tamparan bagi seluruh anak syuhada Aceh. Ribuan nyawa gugur, ribuan keluarga kehilangan bapak, ibu, saudara, hanya demi satu hal: perdamaian yang termaktub dalam MoU Helsinki. Sekarang, atas nama pembangunan, kesepakatan itu diinjak-injak diam-diam," tegas Muksal, Minggu (13/09/2026).
Muksal menyebut, dalih "ketahanan pangan" yang digunakan untuk membenarkan pembangunan markas tempur baru ini adalah kebohongan yang tidak bisa diterima akal sehat. Menurutnya, tidak ada satu pun program ketahanan pangan di dunia ini yang membutuhkan batalyon infanteri lengkap dengan senjata organik dan struktur komando tempur.
"Jangan bodohi rakyat Aceh Barat dengan narasi pangan. Kalau niatnya tulus untuk pertanian, cukup kirim penyuluh, traktor, dan bibit unggul — bukan pasukan tempur bersenjata lengkap. Ini penambahan kekuatan militer yang dibungkus manis, dan kami menolaknya mentah-mentah," ujarnya.
JASA Aceh Barat mengingatkan bahwa MoU Helsinki 15 Agustus 2005 adalah harga mati yang dibayar dengan darah rakyat Aceh selama puluhan tahun konflik, dan pembatasan personel TNI organik maksimal 14.700 personel di Aceh bukanlah angka main-main, melainkan bagian dari fondasi perdamaian yang mengakhiri penderitaan panjang rakyat Aceh.
"Setiap penambahan pasukan di luar kesepakatan itu sama saja dengan mengkhianati perjanjian damai, mengkhianati jasa para syuhada, dan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kami dari JASA Aceh Barat, sebagai anak-anak dari para syuhada, tidak akan pernah rela perjuangan orang tua kami dikorbankan demi proyek yang tidak jelas urgensinya," tegas Muksal.
Atas dasar itu, JASA Aceh Barat menuntut:
Hentikan total pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Pante Ceureumen, bukan sekadar dihentikan sementara.
Audit menyeluruh dan transparan terhadap jumlah personel TNI organik di seluruh Aceh, dibandingkan dengan batas 14.700 personel sesuai MoU Helsinki.
Libatkan Wali Nanggroe, mantan kombatan GAM, dan keluarga syuhada dalam setiap pembahasan kebijakan penempatan militer di Aceh — bukan hanya elite politik dan birokrat.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera turun tangan menjelaskan secara terbuka kepada publik Aceh Barat mengenai dasar hukum dan urgensi pembangunan ini.
JASA Aceh Barat menegaskan akan terus mengawal isu ini bersama elemen masyarakat sipil lainnya, dan tidak segan menempuh langkah-langkah lanjutan apabila pembangunan tetap dipaksakan tanpa kejelasan dan tanpa melibatkan suara rakyat Aceh Barat.
"Perdamaian Aceh bukan warisan yang bisa digadaikan. Ini amanah para syuhada. Kami akan kawal sampai titik darah penghabisan," pungkas Muksal.
(Muhammad Fawazul Alwi)
