"Kalah di Bilik Suara, Tetap Hadir untuk NTB: Sebuah Catatan tentang Kepemimpinan dan Pengabdian"
Oleh: Lalu Gita Ariadi
Barsela24news.com | Mataram NTB, 9 Oktober 2026 - Jumat, 9 Oktober hingga Minggu, 11 Oktober 2026, mata dunia kembali tertuju ke Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. MotoGP kembali hadir di tanah Lombok, membawa deru mesin, persaingan para pembalap terbaik dunia, serta harapan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Ini menjadi penyelenggaraan kelima MotoGP di Mandalika sejak debutnya pada 2022.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada Minggu, 11 Oktober 2026, untuk menyaksikan balapan utama. Kehadirannya tentu akan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat NTB.
Namun, di tengah gegap gempita MotoGP tahun ini, ingatan saya justru kembali kepada seorang presiden yang pernah menaruh perhatian besar terhadap Mandalika: Joko Widodo.
Ada sejarah panjang di balik kehadiran MotoGP di Lombok. Ada keputusan politik, pembangunan infrastruktur, diplomasi dengan promotor internasional, serta harapan agar sebuah kawasan di ujung selatan Pulau Lombok mampu membawa nama Indonesia ke panggung dunia.
Dan di dalam sejarah itu, Jokowi memiliki tempat tersendiri.
Mandalika dan jejak perhatian Presiden Jokowi
MotoGP Mandalika 2025 berlangsung tanpa kehadiran langsung Presiden. Pemerintah diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan sejumlah pejabat lainnya.
Ketika MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada Minggu, 20 Maret 2022, Presiden Jokowi hadir langsung.
Pada Minggu, 15 Oktober 2023, MotoGP kembali digelar tanpa kehadiran Presiden. Erick Thohir mewakili pemerintah, saat itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN sekaligus pelaksana tugas ad interim Menko Marves sebagaimana tercatat dalam kronologi penulis.
Setahun kemudian, Minggu, 29 September 2024, Jokowi kembali hadir menyaksikan MotoGP Mandalika. Kehadiran itu memiliki makna simbolis karena berlangsung sekitar tiga pekan sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Momen tersebut sekaligus menjadi bagian dari catatan kunjungan kerja terakhirnya ke NTB pada penghujung masa kepresidenan.
Bagi Jokowi, Mandalika bukan tempat yang asing. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan sirkuitnya telah menjadi bagian dari agenda pembangunan pariwisata yang ia dorong sejak awal masa pemerintahan.
Setidaknya, dalam catatan yang saya himpun, Jokowi tercatat tujuh kali mengunjungi kawasan Mandalika. Dua di antaranya untuk menghadiri puncak penyelenggaraan MotoGP pada 2022 dan 2024.
Kunjungan-kunjungan lainnya berkaitan dengan peresmian kawasan, pembangunan sirkuit, serta pemeriksaan kesiapan penyelenggaraan ajang balap dunia tersebut.
Pada 20 Oktober 2017, Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, menyusul penetapan kawasan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014.
Kemudian, pada 12 November 2021, Presiden meresmikan Sirkuit Mandalika dan jalan bypass yang menghubungkan kawasan Bandara Internasional Lombok dengan Mandalika.
Pada 14 Januari 2022, Jokowi kembali datang untuk mengecek kesiapan MotoGP, termasuk fasilitas bongkar muat logistik dan perlengkapan balap di Bandara Internasional Lombok. Kunjungan tersebut juga berkaitan dengan evaluasi vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan internasional dan peluncuran holding BUMN pariwisata, InJourney.
Rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Mandalika tidak dibangun hanya untuk menyelenggarakan satu akhir pekan balapan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pariwisata Indonesia.
Dari kegagalan Sentul menuju panggung dunia di Lombok
Perjalanan Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP bukan cerita yang dimulai kemarin sore.
Indonesia pernah menyelenggarakan Grand Prix sepeda motor di Sirkuit Sentul pada 1996 dan 1997. Setelah itu, Indonesia membutuhkan waktu panjang untuk kembali ke kalender kejuaraan dunia.
Ketika wacana menghidupkan kembali MotoGP di Indonesia muncul, sejumlah lokasi sempat dipertimbangkan. Namun, rencana tersebut menghadapi persoalan fasilitas dan kesiapan infrastruktur.
Pada masa pemerintahan Jokowi, gagasan membangun destinasi pariwisata kelas dunia mendapatkan perhatian serius. Salah satu program yang dikembangkan adalah konsep “10 Bali Baru”, yakni upaya memperluas pusat pertumbuhan pariwisata di luar Bali.
Mandalika menjadi salah satu destinasi prioritas.
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola kawasan tersebut, mendapat peran penting dalam mengembangkan kawasan seluas sekitar 1.035 hektare di Kuta, Lombok Tengah.
Tantangannya bukan sederhana. Indonesia harus meyakinkan promotor internasional bahwa Mandalika layak menjadi tempat penyelenggaraan salah satu ajang balap motor paling bergengsi di dunia.
Pada akhir 2018, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, melakukan peninjauan terhadap kawasan Mandalika. Di tengah persaingan negara-negara yang ingin masuk kalender MotoGP, Indonesia harus memberikan kepastian mengenai kesiapan dan dukungan penyelenggaraan.
Pada 28 Januari 2019, ITDC menandatangani kontrak dengan Dorna Sports di Madrid, Spanyol, untuk penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.
Kemudian, Senin, 11 Maret 2019, Jokowi menerima Carmelo Ezpeleta di Istana Bogor. Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, Menpora Imam Nahrawi, serta sejumlah pihak dari dunia balap, termasuk pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan komitmen untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Optimisme dibangun berdasarkan pengalaman Indonesia menyelenggarakan ajang olahraga internasional, termasuk Asian Games 2018.
Mandalika menawarkan sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan balapan: perpaduan olahraga, pariwisata, dan lanskap alam.
Sirkuit dibangun dengan panjang sekitar 4,3 kilometer, dikelilingi pesona pantai dan perbukitan Lombok bagian selatan. Sebuah arena balap yang diharapkan bukan hanya ramai ketika mesin motor dinyalakan, melainkan juga mengundang wisatawan untuk kembali ketika balapan usai.
Dari gagasan itulah perjalanan Mandalika menuju panggung dunia semakin nyata.
Dampak pembangunan: dari jalan raya hingga usaha masyarakat
Kini, nama Mandalika telah dikenal luas di kalangan penggemar olahraga motor internasional.
Penyelenggaraan MotoGP turut mendorong pembangunan dan peningkatan berbagai infrastruktur pendukung. Jalan bypass menuju kawasan sirkuit, pengembangan Bandara Internasional Lombok, jaringan listrik, telekomunikasi, serta fasilitas pendukung pariwisata menjadi bagian dari perubahan yang menyertai pengembangan kawasan.
Sirkuit Mandalika pun berkembang menjadi salah satu fasilitas balap internasional Indonesia.
Dampak ekonomi juga menjadi harapan utama. Ketika MotoGP berlangsung, hotel, penginapan, transportasi, penyedia jasa wisata, pedagang makanan, pelaku UMKM, hingga penyewaan kendaraan memperoleh peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan.
Bagi sebagian pelaku usaha, periode menjelang balapan merupakan waktu penting untuk meningkatkan omzet.
Namun, keberhasilan Mandalika tidak semestinya hanya diukur dari jumlah penonton, banyaknya pemberitaan internasional, atau kemeriahan seremoni.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat lokal? Seberapa banyak tenaga kerja terserap secara berkelanjutan? Apakah UMKM mampu naik kelas? Dan apakah manfaat pembangunan tersebar hingga ke desa-desa di sekitar kawasan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengurangi arti penting MotoGP. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar investasi dan perhatian besar terhadap Mandalika menghasilkan manfaat yang semakin luas.
Sebab, pembangunan pada akhirnya bukan tentang megahnya sebuah sirkuit. Pembangunan adalah tentang meningkatnya kualitas hidup manusia yang berada di sekitarnya.
Jokowi dan 19 catatan kunjungan ke NTB
Perhatian Jokowi terhadap NTB tidak berhenti di Mandalika.
Dalam catatan kunjungan yang saya himpun, Jokowi melakukan 19 kali kunjungan kerja ke NTB selama masa kepresidenannya. Sepuluh kabupaten/kota di provinsi ini pernah menjadi bagian dari agenda kunjungannya.
Angka dan rincian tersebut perlu dibaca sebagai catatan kronologi yang masih dapat disandingkan dengan arsip resmi kepresidenan. Namun, sejumlah peristiwa di berbagai wilayah NTB memang memperlihatkan bahwa agenda kunjungannya tidak hanya berpusat pada kawasan pariwisata.
Dari Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, hingga berbagai wilayah di Pulau Lombok, terdapat cerita tentang pertanian, bendungan, pemulihan bencana, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi.
Masing-masing meninggalkan catatan tersendiri.
Dompu: ketika petani jagung menyampaikan keluhan
Sabtu, 11 April 2015, Jokowi datang ke Kabupaten Dompu dalam rangka peringatan 200 tahun letusan Gunung Tambora yang terjadi pada 11 April 1815.
Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern. Dampaknya meluas hingga berbagai belahan dunia dan turut memengaruhi anomali iklim pada tahun berikutnya, yang dikenal sebagai Year Without a Summer pada 1816.
Di kawasan Doro Ncanga, Kecamatan Pekat, Jokowi meresmikan penetapan Taman Nasional Gunung Tambora, yang sebelumnya berstatus kawasan konservasi dengan penetapan yang berbeda.
Namun, bagi masyarakat Dompu, salah satu momen penting dari kunjungan itu adalah pertemuan Presiden dengan petani jagung di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa.
Para petani menyampaikan keluhan mengenai anjloknya harga jagung. Hasil panen yang mereka perjuangkan selama berbulan-bulan tidak selalu memberikan keuntungan yang layak. Persoalan harga, penyerapan hasil produksi, dan impor menjadi bagian dari kegelisahan mereka.
Dalam catatan penulis, saat itu impor jagung Indonesia mencapai sekitar 3,6 juta ton.
Persoalan tersebut memperlihatkan kenyataan yang sering dihadapi petani: keberhasilan meningkatkan produksi belum tentu menjamin kesejahteraan apabila harga jual tidak berpihak kepada mereka.
Petani membutuhkan lebih dari sekadar benih dan pupuk. Mereka membutuhkan kepastian pasar, harga yang layak, distribusi yang sehat, dan kebijakan yang melindungi hasil kerja mereka.
Kunjungan ke Dompu mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari ruang rapat di ibu kota. Terkadang, persoalan paling penting justru terdengar ketika seorang pemimpin bersedia mendengarkan keluhan petani di tengah hamparan lahan.
Bima: bantuan sosial dan rumah bagi penyintas bencana
Pada 29 Desember 2022, Jokowi mengunjungi Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Di Pasar Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Presiden menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang. Ia juga meninjau atau meresmikan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Tambe, Kecamatan Bolo.
Dalam catatan penulis, terdapat 185 unit hunian tetap yang menjadi bagian dari agenda tersebut.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana, pembangunan hunian tetap bukan sekadar proyek fisik. Rumah berarti kesempatan memulai kembali kehidupan, memulihkan rasa aman, dan membangun masa depan setelah masa sulit.
Pemulihan pascabencana membutuhkan kesabaran panjang. Karena itu, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak memiliki arti, terutama ketika disertai penyelesaian kebutuhan dasar dan keberlanjutan pendampingan.
Dari pasar hingga kawasan hunian, kunjungan tersebut memperlihatkan dua persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat: keberlangsungan usaha kecil dan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.
Sumbawa: bendungan dan harapan ketahanan pangan
Pada hari yang sama, 29 Desember 2022, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa untuk meresmikan Bendungan Beringin Sila di Desa Motong, Kecamatan Utan.
Bendungan ini menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur sumber daya air yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan irigasi, mendukung pertanian, serta memperkuat ketahanan air di wilayah sekitarnya.
Dalam catatan penulis, Bendungan Beringin Sila merupakan bendungan ke-35 yang diresmikan Jokowi secara nasional dan bendungan keempat di NTB setelah Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu serta Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat.
Sebelumnya, Jokowi juga berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 29–30 Juni 2018.
Pada 2 Mei 2024, ia kembali datang ke Sumbawa, mengunjungi Pasar Seketeng dan menghadiri panen raya jagung di kawasan Samota.
Dua agenda itu menggambarkan sisi berbeda dari pembangunan daerah.
Pasar merupakan ruang perputaran ekonomi rakyat. Sementara panen raya menunjukkan pentingnya produktivitas pertanian dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Bendungan, jalan, dan fasilitas pertanian akan memberikan manfaat maksimal apabila benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Air harus sampai ke lahan petani, produksi harus terserap pasar, dan hasil pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Infrastruktur adalah sarana. Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan akhirnya.
Sumbawa Barat: bendungan dan industri pengolahan mineral
Kabupaten Sumbawa Barat juga menjadi salah satu wilayah yang dikunjungi Jokowi dalam agenda pembangunan.
Pada 14 Januari 2022, Presiden meresmikan Bendungan Bintang Bano di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea.
Bendungan tersebut dirancang mendukung kebutuhan air dan irigasi. Dalam catatan penulis, luas genangannya sekitar 256 hektare dengan potensi layanan irigasi mencapai 6.700 hektare.
Pada 2 Mei 2024, Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene. Nilai pembangunannya disebut mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Kehadiran bendungan-bendungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan air dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, pada 23 September 2024, Jokowi meresmikan fasilitas smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara di kawasan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.
Smelter merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi mineral Indonesia. Pengolahan di dalam negeri diharapkan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang sebelumnya lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah atau konsentrat.
Namun, seperti halnya pembangunan Mandalika, keberhasilan hilirisasi juga perlu dinilai dari manfaat nyata yang diterima masyarakat: kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, penguatan usaha lokal, penerimaan negara, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Bendungan dan smelter memiliki karakter yang berbeda, tetapi keduanya menghadirkan pertanyaan mendasar yang sama: bagaimana kekayaan dan pembangunan dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat?
Pulau Lombok: empat kunjungan di tengah gempa 2018
Jika ada satu rangkaian peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam dalam catatan kunjungan Jokowi ke NTB, salah satunya adalah penanganan gempa Lombok pada 2018.
NTB, khususnya Pulau Lombok, diguncang serangkaian gempa yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam kurun sekitar dua setengah bulan pada fase tanggap darurat, Jokowi tercatat melakukan empat kunjungan ke wilayah terdampak.
Kunjungan pertama berlangsung pada Senin, 30 Juli 2018, sehari setelah gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Lombok pada 29 Juli. Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Lombok Timur, termasuk kawasan Sambelia.
Kunjungan kedua berlangsung pada 13–14 Agustus 2018, setelah gempa bermagnitudo 7,0 pada 5 Agustus menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Dalam berbagai catatan resmi, jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana gempa Lombok mencapai lebih dari 500 orang.
Kunjungan ketiga dilakukan pada 2–3 September 2018, disusul kunjungan keempat pada 18 Oktober 2018.
Setelah fase tanggap darurat, perhatian berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam catatan penulis, Jokowi masih melakukan dua kunjungan pada 2019 untuk meninjau perkembangan pemulihan pascabencana.
Empat kunjungan dalam waktu relatif singkat pada masa tanggap darurat tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana. Kecepatan bantuan, kualitas hunian tetap, pemulihan layanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat juga menentukan hasil akhirnya.
Namun, di tengah bencana, kehadiran seorang kepala negara memiliki dimensi simbolis yang penting. Masyarakat ingin mengetahui bahwa penderitaan mereka tidak dilupakan, bahwa persoalan mereka sampai ke pusat pemerintahan, dan bahwa pemulihan tidak berhenti ketika sorotan kamera menghilang.
Bagi warga yang kehilangan anggota keluarga, rumah, dan sumber penghidupan, pemulihan bukan urusan satu atau dua hari. Ia merupakan perjalanan panjang untuk kembali membangun kehidupan.
Karena itu, catatan kunjungan pada masa bencana tersebut menjadi bagian penting dari sejarah hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat NTB.
Kalah dua kali di NTB, tetapi perhatian tetap tercatat
Ada satu ironi politik yang sulit diabaikan.
Dalam dua pemilihan presiden, Jokowi tidak memperoleh suara terbanyak di NTB.
Pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa memperoleh 1.844.178 suara atau 72,45 persen di NTB, sementara pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla memperoleh 701.238 suara atau 27,55 persen, berdasarkan angka dalam catatan penulis.
Lima tahun kemudian, pada Pilpres 2019, pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno kembali unggul di NTB dengan 2.011.319 suara atau 67,89 persen. Pasangan Jokowi–Ma’ruf Amin memperoleh 951.242 suara atau 32,11 persen.
Angka-angka tersebut menggambarkan pilihan politik masyarakat NTB pada dua pemilihan presiden itu. Untuk publikasi, rincian suara dan persentasenya perlu disandingkan kembali dengan rekapitulasi resmi KPU.
Namun, apa pun hasil pemilihan, ada pelajaran penting yang dapat direnungkan.
Dalam demokrasi, warga bebas menentukan pilihan. Mereka dapat mendukung atau tidak mendukung seorang calon berdasarkan pertimbangan masing-masing.
Sementara itu, tanggung jawab seorang presiden tidak berhenti pada wilayah yang memberikan suara terbanyak kepadanya. Seluruh warga negara tetap memiliki hak atas pelayanan, pembangunan, dan perhatian pemerintah.
Kepemimpinan nasional menuntut seseorang melampaui batas dukungan elektoral.
Presiden bukan hanya pemimpin bagi mereka yang memilihnya. Ia juga memikul tanggung jawab terhadap mereka yang memilih calon lain, bahkan terhadap mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Di sinilah kunjungan, kebijakan, dan pembangunan menjadi penting untuk dicermati.
Kita tidak perlu menganggap setiap kunjungan sebagai bukti bahwa semua masalah telah selesai. Tidak pula setiap proyek otomatis berhasil hanya karena diresmikan seorang presiden.
Pembangunan tetap harus diawasi. Anggaran harus dipertanggungjawabkan. Manfaatnya harus diukur. Kritik masyarakat tetap diperlukan.
Namun, perhatian terhadap daerah yang secara elektoral tidak memberikan dukungan mayoritas merupakan bagian dari prinsip bahwa pelayanan negara tidak boleh dibatasi oleh pilihan politik.
Pelajaran dari Mandalika
Kini, ketika MotoGP kembali berlangsung di Mandalika, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang.
Pertama, Mandalika sebagai produk pembangunan yang membawa nama Indonesia ke panggung olahraga internasional.
Kedua, Mandalika sebagai pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keberanian mengambil keputusan, konsistensi pelaksanaan, kerja banyak pihak, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Jokowi memiliki peran penting dalam mendorong Mandalika menjadi salah satu destinasi prioritas nasional dan dalam mengawal proses menuju penyelenggaraan MotoGP.
Namun, keberlanjutan Mandalika tidak boleh bergantung pada satu nama atau satu periode pemerintahan.
Pekerjaan rumahnya masih panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa kawasan tersebut tetap kompetitif, pengelolaannya transparan, infrastruktur terawat, dan manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat lokal.
Pemerintahan berikutnya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan hal-hal yang bermanfaat, memperbaiki kekurangan, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai bagi masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukanlah milik satu presiden, satu partai, atau satu kelompok. Ia merupakan hasil kerja kolektif yang harus terus dijaga lintas pemerintahan.
MotoGP mungkin hanya berlangsung selama tiga hari. Tetapi pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan sepanjang tahun.
Jauh di bilik suara, tetapi dekat dalam ingatan
Ketika menelusuri kembali perjalanan Mandalika dan catatan kunjungan Jokowi ke berbagai wilayah NTB, saya teringat pada satu hal sederhana: hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak selalu dapat dibaca hanya melalui angka pemilihan.
Angka suara mencerminkan pilihan politik pada suatu waktu. Sementara ingatan masyarakat terbentuk melalui beragam pengalaman: bantuan ketika bencana, pembangunan yang mereka rasakan, kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, maupun persoalan yang belum terselesaikan.
Semua itu patut dicatat secara jujur.
Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Kita bahkan wajib mempertanyakan pembangunan yang tidak tepat sasaran atau penggunaan anggaran yang tidak transparan.
Tetapi perbedaan politik tidak harus menghapus kemampuan kita untuk mengakui suatu kontribusi yang memang dapat ditelusuri.
Demikian pula, rasa terima kasih tidak boleh menutup ruang kritik. Menghargai sebuah ikhtiar bukan berarti menganggap seluruh kebijakan sempurna. Mengakui pembangunan bukan berarti melupakan pekerjaan rumah yang masih tersisa.
Justru kedewasaan dalam kehidupan publik terletak pada kemampuan membedakan keduanya.
Bagi NTB, Mandalika adalah salah satu warisan pembangunan yang perlu dirawat dan dievaluasi bersama. Bagi sejarah pemerintahan Jokowi, Mandalika menjadi salah satu jejak kebijakan yang akan terus dibicarakan.
Dan bagi saya, catatan kunjungan ke NTB menghadirkan sebuah refleksi tentang tanggung jawab seorang pemimpin terhadap seluruh rakyatnya.
Politik memang mengajarkan kita berhitung. Berapa suara yang diperoleh, berapa kursi yang dimenangkan, dan seberapa besar dukungan yang berhasil dihimpun.
Namun, kepemimpinan juga menuntut sesuatu yang melampaui hitung-hitungan tersebut: kesediaan bekerja bagi masyarakat yang beragam, termasuk mereka yang tidak memberikan dukungan dalam pemilihan.
Kepemimpinan bukan sekadar tentang siapa yang memilih kita. Ia juga tentang bagaimana kita memperlakukan mereka yang memilih orang lain.
Mungkin di situlah letak makna yang ingin saya tarik dari perjalanan Jokowi di NTB.
Dua kali kalah dalam perolehan suara di provinsi ini, tetapi sejumlah kunjungan, agenda pembangunan, dan perhatian terhadap berbagai wilayah tetap menjadi bagian dari catatan sejarah pemerintahannya.
Jauh di bilik suara, tetapi terasa dekat dalam ingatan.
Bukan karena semua persoalan telah selesai. Bukan pula karena setiap kebijakan harus dibenarkan. Melainkan karena kerja pemerintahan, ketika benar-benar menghadirkan manfaat, dapat meninggalkan jejak yang melampaui masa jabatan.
Sejarah kelak akan menilai secara lebih lengkap apa yang berhasil, apa yang belum tercapai, dan apa yang perlu diperbaiki dari pembangunan Mandalika maupun berbagai program di NTB.
Tugas kita hari ini adalah merawat hasil yang baik, mengawasi keberlanjutannya, serta terus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Untuk Mandalika yang mendunia, untuk NTB yang terus tumbuh, dan untuk harapan agar pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Terima kasih, Presiden Jokowi.
Wassalam.
Gedeng Gede Puyung, 9 Oktober 2026
Penulis: Lalu Gita Ariadi
Editor: Redaksi
