ACEH SELATAN – Mantan pengurus Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Selatan, Ahmad Fadhli, SH, mendesak agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Aceh Selatan dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan organisasi merupakan hal mendasar untuk memastikan proses Musda berjalan secara demokratis, sah, dan konstitusional, sekaligus melahirkan sosok pemimpin yang memiliki legitimasi serta mampu membawa organisasi kepemudaan tersebut ke arah yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Ahmad Fadhli kepada media Barsela24News.com, Rabu (11/11/2026). Ia berharap seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun gabungan OKP yang memenuhi ketentuan sebagai peserta Musda dapat mengusung kader-kader terbaik dari organisasi masing-masing.
Ia menilai, OKP merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kader pemuda untuk meniti perjalanan serta membangun kapasitas kepemimpinan dalam organisasi. Sementara itu, KNPI memiliki sejarah panjang sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan yang telah melahirkan banyak tokoh di tingkat daerah maupun nasional.
Lebih lanjut, Ahmad Fadhli yang juga merupakan praktisi hukum menegaskan bahwa Musda KNPI tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial untuk mengantarkan calon tertentu menduduki jabatan ketua umum.
Menurutnya, pemilihan Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan harus mengedepankan kualitas, kapasitas, integritas, serta visi dan misi calon dalam membangun organisasi, bukan didasarkan pada kedekatan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
"Musda jangan hanya menjadi seremoni untuk melahirkan calon tertentu atau calon yang dekat dengan kekuasaan. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan besar terhadap eksistensi KNPI ke depan," tegasnya.
Ia bahkan menyampaikan kritik keras terhadap kemungkinan adanya upaya mengarahkan proses pemilihan demi meloloskan calon tertentu.
"Jika pemilihan Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan hanya dilaksanakan untuk meloloskan calon tertentu atau calon pesanan, maka jauh lebih baik Musda tersebut ditunda 2.000 tahun yang akan datang," ujarnya, menyampaikan kritiknya.
Ahmad Fadhli menjelaskan, pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengaku memiliki kecintaan dan kebanggaan tersendiri karena pernah menjadi bagian dari organisasi kepemudaan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia tersebut.
Karena itu, ia berharap Musda KNPI tidak menjadi ajang perebutan kepentingan maupun ambisi pribadi yang justru dapat mengesampingkan tujuan utama organisasi.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan kegiatan organisasi kepemudaan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembinaan serta pengembangan generasi muda.
Menurutnya, para utusan OKP yang memiliki hak suara harus menjalankan peran secara objektif dengan melakukan penilaian dan seleksi menyeluruh terhadap setiap calon Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan.
Dengan demikian, pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar merupakan figur yang memiliki kapasitas, rekam jejak, komitmen, serta pemahaman terhadap arah perjuangan organisasi.
"Yang berhak menentukan pilihan adalah utusan-utusan OKP sesuai ketentuan organisasi. Karena itu, lakukan seleksi secara menyeluruh terhadap setiap calon. Kita ingin Ketua KNPI lahir dari proses pertimbangan dan penilaian yang objektif, bukan semata-mata karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan," tutup Ahmad Fadhli.
Laporan: Hartini
