Barsela24news, Mataram, NTB, 12 Mei 2026 | Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB Eddy Sophiaan menyoroti pola pelaksanaan dana Pokok Pikiran DPRD Provinsi NTB. Ia mengusulkan agar paket proyek Pokir dewan diserahkan pelaksanaannya kepada organisasi jasa konstruksi yang memiliki kompetensi teknis, bukan dikerjakan pihak-pihak yang tidak memiliki keahlian di bidang konstruksi.
"Pokir itu aspirasi rakyat yang dititipkan lewat dewan. Tujuannya mulia, untuk pembangunan. Tapi kalau teknis pengerjaannya diserahkan ke orang yang tidak paham konstruksi, hasilnya tidak akan maksimal. Jalan cepat rusak, bangunan mangkrak, rakyat yang dirugikan," tegas Eddy Sophiaan, Senin 12/5/2026.
Menurutnya, organisasi jasa konstruksi seperti Gapensi, Gapeksindo, atau asosiasi kontraktor lainnya sudah teruji secara keahlian dan memiliki sertifikasi. Mereka paham spesifikasi teknis, manajemen proyek, dan kontrol mutu. "Daripada Pokir dikerjakan asal-asalan, lebih baik dewan bermitra dengan asosiasi. Dewan fokus pada fungsi pengawasan, biar teknisnya dikerjakan ahlinya," tambahnya.
Eddy Sophiaan menilai, penyerahan teknis ke organisasi jasa konstruksi juga akan memutus mata rantai praktik percaloan proyek. Selama ini banyak paket Pokir kecil yang justru dikerjakan pihak ketiga tanpa kompetensi karena kedekatan personal. Akibatnya kualitas buruk dan rawan temuan BPK. "Kalau lewat asosiasi, prosesnya lebih transparan. Ada pertanggungjawaban profesi. Dewan tidak perlu repot cari pelaksana," ujarnya.
Pemuda Pancasila NTB mendorong DPRD Provinsi NTB membuat regulasi atau nota kesepahaman dengan organisasi jasa konstruksi untuk pelaksanaan Pokir. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat UU Jasa Konstruksi dan upaya peningkatan kualitas infrastruktur di NTB. "Tujuannya satu, agar uang rakyat yang dialokasikan lewat Pokir benar-benar jadi manfaat. Bukan jadi masalah baru karena dikerjakan tidak sesuai keahliannya," pungkas Bang Eddy.
Eddy Sophiaan juga menekankan bahwa pola ini akan meningkatkan serapan tenaga kerja lokal yang bersertifikat. "Selama ini banyak tukang dan mandor berpengalaman di kampung-kampung tapi tidak kebagian proyek Pokir. Kalau lewat asosiasi jasa konstruksi, mereka bisa dilibatkan resmi. Ada SKK, ada upah layak, ada jaminan keselamatan kerja. Ini pemberdayaan ekonomi rakyat yang konkret," jelas Bang Eddy. Ia menyebut, data LPJK NTB mencatat lebih dari 8.000 tenaga konstruksi bersertifikat di NTB yang bisa diberdayakan.
Ketua MPW PP NTB juga berharap pemerintah daerah mengutamakan potensi pengusaha lokal NTB dalam pelaksanaan Pokir. "Sumber daya kita di NTB ini banyak dan mampu. Pengusaha lokal, supplier material lokal, tenaga ahli lokal harus jadi prioritas. Jangan sampai uang Pokir keluar daerah semua. Kalau potensi lokal diberdayakan, perputaran ekonomi di NTB hidup. PAD naik, rakyat sejahtera," tegas Eddy Sophiaan. Menurutnya, ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan kemandirian ekonomi NTB.
Terkait transparansi, Ketua MPW PP NTB meminta DPRD Provinsi NTB membuka data Pokir secara publik melalui e-Pokir. Daftar paket, nilai, lokasi, dan nama asosiasi pelaksana harus bisa diakses masyarakat. "Jangan sampai Pokir jadi eksklusif. Rakyat berhak tahu uangnya dipakai buat apa dan siapa yang mengerjakan. Kalau digarap organisasi jasa konstruksi resmi, otomatis datanya tercatat di SIKI LPJK. Jadi gampang diawasi BPK, Inspektorat, bahkan masyarakat," tegasnya.
Pemuda Pancasila NTB mengingatkan bahwa Pokir sejatinya instrumen pemerataan pembangunan, bukan alat politik praktis. "Karena itu kami dorong DPRD NTB fokus di fungsi budgeting dan controlling. Biar urusan executing diserahkan ke yang ahlinya. Dewan tetap kunjungan lapangan untuk memastikan aspirasi konstituen terealisasi, tapi tidak usah ikut campur teknis tukang. Kasihan rakyat kalau hasilnya tidak sesuai spek karena salah pelaksana," pungkas Eddy Sophiaan. Ia berharap Gubernur NTB mendukung wacana ini demi kualitas infrastruktur yang lebih baik.
PP NTB siap memfasilitasi dialog antara DPRD NTB dengan asosiasi jasa konstruksi untuk merumuskan pola kemitraan pelaksanaan Pokir yang lebih profesional dan akuntabel. (B)
