Mataram, Rabu, 29 Juli 2026 – Tahap awal penertiban Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dilakukan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup permanen 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar penyelenggaraan program.
Penutupan belasan dapur MBG tersebut menjadi alarm keras terhadap tata kelola program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara. Pemerintah dituntut memastikan setiap dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, sanitasi, serta mekanisme pengawasan yang ketat.
Langkah BGN ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: bagaimana 16 SPPG tersebut bisa mendapatkan izin operasional dan menjalankan program sebelum akhirnya dinyatakan bermasalah? Apakah proses verifikasi awal sudah dilakukan secara maksimal atau hanya sebatas pemeriksaan administratif?
16 SPPG MBG NTB Masuk Penertiban BGN
Dapur MBG yang dikenai tindakan tersebar di sejumlah wilayah NTB, meliputi Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa:
1. Lombok Timur – Pringgabaya
2. Sumbawa – Tarano, Labuhan Bontong
3. Lombok Tengah – Kopang, Rembiga II
4. Kota Mataram – Sandubaya, Bertais
5. Lombok Tengah – Praya, Jontlak II
6. Lombok Utara – Pemenang, Menggala
7. Lombok Tengah – Pujut, Kawo
8. Kabupaten Bima – Soromandi, Sai
9. Kabupaten Bima – Sape, Bugis III
10. Kota Bima – Punda, Mande
11. Lombok Timur – Keruak, Selebung Ketangga
12. Lombok Tengah – Praya, Bunut Baok
13. Lombok Timur – Aikmel V
14. Dompu – Bada
15. Dompu – Hu’u, Rasabou
16. Kota Mataram – Cakranegara Barat
Publik Minta Bukan Sekadar Penutupan, Tapi Evaluasi Total
Penutupan permanen terhadap SPPG dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan yang muncul. Masyarakat kini menunggu keterbukaan pemerintah terkait hasil evaluasi, jenis pelanggaran, proses seleksi pengelola, hingga penggunaan anggaran yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.
Program MBG merupakan program nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Karena itu, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan harus dipastikan tepat sasaran dan dikelola secara transparan.
Publik mendesak BGN membuka informasi secara terbuka: apa penyebab 16 dapur tersebut ditutup, siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan, serta bagaimana memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di dapur MBG lainnya.
Tahap pertama "bersih-bersih" MBG di NTB kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program. Penutupan dapur bukan hanya soal menghentikan operasional, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki sistem pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.
(Tim/red)
