Barsela24news.com | Mataram NTB, 21 Agustus 2026 — Rp30.825.000.000. Nilai kontrak pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ITDP Sembalun bukan angka kecil. Proyek yang memiliki HPS Rp37 miliar tersebut dibangun untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan pariwisata Sembalun dalam program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang mendapat dukungan pembiayaan Bank Dunia.
Namun ketika muncul informasi bahwa sistem tersebut belum memberikan manfaat secara optimal, pertanyaan publik menjadi semakin serius: Setelah puluhan miliar rupiah dibelanjakan, apakah air benar-benar telah mengalir sesuai target proyek?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tentang akuntabilitas uang negara dan manfaat pembangunan.
RP37 MILIAR HPS, RP30,825 MILIAR NILAI KONTRAK. Berdasarkan data pengadaan yang tersedia, proyek Pembangunan SPAM ITDP Sembalun Mendukung KSPN Geopark Rinjani, Kabupaten Lombok Timur memiliki HPS sekitar Rp37 miliar. Nilai kontraknya tercatat Rp30.825.000.000.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp6,175 miliar antara HPS dan nilai kontrak, atau sekitar 16,7 persen.
Namun selisih HPS dan kontrak tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai penghematan negara. Untuk menilai efisiensi diperlukan pemeriksaan terhadap seluruh penawaran, volume pekerjaan, pembayaran dan hasil pekerjaan.
Proses tender. berlangsung pada 2022 dan pemenang ditetapkan pada 14 November 2022, dengan penyedia tercatat PT Parama Adhi Pratama–PT Galatama (KSO).
Pekerjaan direncanakan selama sekitar 360 hari kalender, sehingga masa pelaksanaan awal berada pada periode 2022–2023.
BUKAN PROYEK KECIl. Komponen pembangunan SPAM ini mencakup antara lain: Broncaptering/penangkap mata air;
Bak pengumpul; Jaringan pipa transmisi;
Jaringan Distribusi Utama (JDU); Bak Pelepas Tekan (BPT); Reservoir berkapasitas 600 meter kubik; Jaringan Distribusi Bagi (JDB); Jembatan pipa;
Perlintasan jaringan;
Sambungan Rumah (SR). Target pelayanan yang pernah dipublikasikan mencapai sekitar 3.157 Sambungan Rumah atau 15.785 jiwa di wilayah Sembalun.
Artinya, proyek tersebut sejak awal bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi membawa target pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena itu, indikator keberhasilannya bukan hanya panjang pipa, besarnya reservoir atau persentase progres konstruksi. Indikator akhirnya adalah air sampai kepada masyarakat.
PERTANYAAN BESAR: SUDAH BERAPA SR YANG AKTIF? Di sinilah transparansi menjadi penting. Publik perlu mengetahui:
• Berapa dari 3.157 target Sambungan Rumah yang sudah terpasang?
• Berapa yang benar-benar aktif?
• Berapa rumah yang mendapatkan air secara rutin?
• Berapa debit dan tekanan air di jaringan?
• Apakah kapasitas sistem sesuai dengan desain?
Data tersebut penting untuk mengukur apakah investasi puluhan miliar rupiah benar-benar menghasilkan manfaat sesuai target. Sebab proyek air bersih tidak cukup dinyatakan berhasil hanya karena konstruksinya selesai.
2024 MUNCUL PAKET “OPTIMALISASI”
Fakta lain yang patut diperiksa adalah munculnya paket “Optimalisasi SPAM ITDP Sembalun Kab. Lombok Timur” pada 2024. Nilai pagu/HPS paket tersebut tercatat sekitar Rp2.956.777.000, dengan PT Parama Adhi Pratama sebagai penyedia.
Kemunculan paket optimalisasi tersebut tentu tidak serta-merta berarti proyek utama bermasalah.
Namun secara jurnalistik, fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab:
• Apa yang dioptimalisasi?
• Apakah pekerjaan tersebut memang telah direncanakan sejak awal?
• Apakah ada bagian sistem yang belum berfungsi sesuai desain?
• Apakah berkaitan dengan jaringan, sumber air, tekanan, reservoir, distribusi atau pengoperasian?
• Dan yang paling penting:
Berapa total uang negara yang akhirnya dibutuhkan agar SPAM tersebut dapat berfungsi sebagaimana target awal?
Jawaban atas pertanyaan ini harus didasarkan pada dokumen dan penjelasan resmi.
MARET 2025: ASET DISERAHKAN. Pada 19 Maret 2025, aset SPAM ITDP Sembalun diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dalam momentum tersebut juga muncul pembahasan mengenai tantangan pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
Kompleksitas konstruksi dan kebutuhan tenaga ahli menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.
Jika setelah pembangunan masih dibutuhkan penguatan pengelolaan dan optimalisasi, maka pemerintah perlu menjelaskan bagaimana desain operasional dan pemeliharaan telah disiapkan sejak awal. Sebab membangun SPAM bukan hanya persoalan memasang pipa.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem mampu mengalirkan air secara berkelanjutan kepada masyarakat.
JANGAN SAMPAI SELESAI DI ATAS KERTAS. Proyek pemerintah bisa selesai secara administratif. Namun bagi masyarakat, proyek pelayanan publik baru benar-benar selesai ketika manfaatnya dirasakan.
Jangan sampai laporan menyatakan konstruksi telah selesai, sementara sebagian masyarakat masih bertanya kapan air mengalir.
Jangan sampai reservoir berdiri, pipa terpasang, tetapi sistem belum memberikan pelayanan sesuai target.
Rakyat tidak membutuhkan proyek yang hanya selesai di atas kertas. Rakyat membutuhkan air yang benar-benar mengalir.
PEMBIAYAAN BANK DUNIA, AKUNTABILITAS HARUS BERLIPAT. SPAM ITDP Sembalun juga berada dalam konteks program yang mendapatkan dukungan pembiayaan Bank Dunia.
Karena itu, akuntabilitas proyek harus dilihat secara serius, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari efektivitas pembangunan dan keberlanjutan layanan.
Setiap rupiah APBN harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan setiap investasi pembangunan harus dapat menunjukkan manfaat yang jelas.
Publik tidak sedang menuduh telah terjadi korupsi. Tetapi publik berhak bertanya:
• Ke mana hasil investasi puluhan miliar rupiah itu?
• Berapa warga yang benar-benar dilayani?
• Apakah target 3.157 Sambungan Rumah telah tercapai?
• Apakah sistem sudah berfungsi optimal?
• Dan mengapa masih muncul kebutuhan optimalisasi setelah proyek utama dibangun?
AUDIT TEKNIS DAN KINERJA LAYAK DIPERTIMBANGKAN. Jika terdapat persoalan pelayanan yang belum optimal, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada dokumen administrasi. Audit teknis dan audit kinerja dapat menjadi instrumen untuk menguji, kesesuaian desain dengan kondisi lapangan; kesesuaian spesifikasi dengan pekerjaan; volume pekerjaan dengan kontrak; realisasi pembayaran dengan pekerjaan; hasil uji fungsi sistem; kapasitas produksi dan distribusi; jumlah Sambungan Rumah yang aktif; serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Sejauh informasi yang tersedia, belum terdapat LHP BPK yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam proyek ini. Karena itu, Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum. Apabila nantinya ditemukan penyimpangan, ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian atau indikasi kerugian negara, tentu hal tersebut menjadi ranah lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Sebaliknya, jika persoalannya murni teknis atau administratif, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan penyebab dan solusi penyelesaiannya.
BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB. Redaksi Barsela24news.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik, bukan upaya untuk menghakimi pihak tertentu. Seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan proyek ini memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan.
Redaksi Barsela24news.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Kementerian PUPR, BPPW NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pihak pelaksana/penyedia, konsultan pengawas, pengelola SPAM, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi maupun hak jawab.
Khususnya terkait: Kondisi SPAM ITDP Sembalun saat ini; Status operasional sistem; Jumlah Sambungan Rumah yang telah aktif; Realisasi pekerjaan proyek utama; Realisasi pembayaran kontrak;
Hasil uji fungsi; Alasan dan ruang lingkup paket optimalisasi 2024; Status serah terima aset; Sistem pengelolaan dan pemeliharaan; Serta data lain yang dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.
Jika ada data yang keliru, silakan dikoreksi. Jika ada informasi yang belum lengkap, silakan dilengkapi. Jika proyek telah berfungsi optimal, tunjukkan datanya. Jika masih ada kendala, jelaskan kendalanya dan kapan akan diselesaikan.
Redaksi Barsela24news.com juga menghormati hak jawab dan hak koreksi sesuai prinsip-prinsip Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Media tidak menempatkan diri sebagai hakim. Media bertugas bertanya, menguji informasi, menyajikan fakta, dan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan.
PERTANYAAN TERAKHIR: AIRNYA MANA? Pada akhirnya angka-angka itu harus berbicara. HPS Rp37 miliar. Nilai kontrak Rp30,825 miliar. Target 3.157 Sambungan Rumah. Target pelayanan sekitar 15.785 jiwa. Reservoir 600 meter kubik.
Kemudian muncul paket optimalisasi hampir Rp2,96 miliar. Semua itu harus bermuara pada satu hal: AIR BERSIH YANG BENAR-BENAR SAMPAI KE MASYARAKAT.
Jika sudah tercapai, publik berhak mengetahui datanya. Jika belum, publik berhak mengetahui penyebabnya.
Dan jika terdapat persoalan dalam prosesnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menyelesaikannya.
Karena uang negara boleh dibelanjakan untuk pembangunan, tetapi pertanggungjawabannya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
Redaksi
