Barsela24news.com | Lombok Utara NTB, 13 September 2026 — Gili Trawangan dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata NTB. Namun citra destinasi wisata kelas dunia itu kembali diuji oleh persoalan yang sangat mendasar: air bersih.
Gangguan pasokan air yang terjadi sejak 2 September 2026 bukan hanya mengganggu kebutuhan masyarakat, tetapi mulai memukul sektor pariwisata. Sejumlah wisatawan dilaporkan meninggalkan Gili Trawangan lebih awal, ratusan lainnya membatalkan kunjungan, bahkan 10 properti hotel memilih menutup operasional sementara.
Air memang kini kembali mengalir. Pemprov NTB bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara dan pihak terkait berhasil memulihkan distribusi. Namun pemulihan tersebut baru menyelesaikan krisis jangka pendek. Pemerintah sendiri mengakui masih harus menyiapkan solusi permanen.
PERTANYAANNYA: MENGAPA TERUS BERULANG?
Inilah pertanyaan yang semestinya tidak berhenti setelah keran kembali mengalir.
Mengapa kawasan wisata yang menjadi salah satu mesin ekonomi NTB masih bisa mengalami gangguan air bersih selama berhari-hari?
Mengapa sistem penyediaan air belum memiliki skema permanen yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha ketika terjadi persoalan pada sistem utama?
Dan mengapa penyelesaian persoalan air justru harus menunggu krisis terjadi terlebih dahulu?
DPRD Lombok Utara bahkan telah meminta evaluasi terhadap kerja sama penyediaan air antara PDAM dan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) setelah suplai terhenti dan berdampak langsung terhadap aktivitas pariwisata.
BUKAN SEKADAR SOAL KERAN AIR
Persoalan Gili Trawangan sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar keran yang berhenti mengalir.
Ini menyangkut tata kelola layanan dasar, keberlanjutan pariwisata, kepastian investasi, dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola destinasi wisata unggulan.
Pemkab Lombok Utara menyebut PDAM Amerta Dayan Gunung siap memasok sekitar 70 meter kubik air ke Gili Trawangan. Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah diskresi agar distribusi dapat kembali berjalan sambil persoalan perizinan diselesaikan.
Namun solusi darurat tidak boleh berubah menjadi pola permanen.
Gili Trawangan tidak boleh terus-menerus bergantung pada diskresi setiap kali krisis terjadi.
PEMERINTAH DIMINTA BUKA PETA PERSOALAN
Publik berhak mengetahui secara terang:
• Berapa kebutuhan air bersih harian Gili Trawangan?
• Berapa kapasitas produksi dan distribusi saat ini?
• Siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan air?
• Bagaimana bentuk kerja sama PDAM dengan PT TCN?
• Apa persoalan perizinan yang menyebabkan distribusi terganggu?
• Berapa investasi yang telah dikeluarkan untuk sistem penyediaan air?
• Apa rencana pemerintah membangun sistem alternatif atau cadangan?
• Bagaimana jaminan pasokan air ketika terjadi gangguan kembali?
• Dan siapa yang bertanggung jawab apabila krisis serupa kembali terjadi?
Pemprov NTB sendiri menyatakan persoalan ini bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum, sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Tetapi pemerintah juga menegaskan bahwa kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan pariwisata harus mendapatkan jalan keluar.
JANGAN SAMPAI PARIWISATA KELAS DUNIA, LAYANAN DASARNYA KELAS DARURAT
Gili Trawangan menjual keindahan laut, pasir putih dan pengalaman wisata kelas dunia.
Tetapi wisatawan juga membutuhkan hal yang jauh lebih sederhana: air untuk mandi, membersihkan kamar, mencuci, memasak dan memenuhi kebutuhan dasar.
Jika persoalan air kembali berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan wisatawan.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap Gili Trawangan sebagai destinasi wisata unggulan NTB.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memastikan air kembali mengalir hari ini.
Publik menunggu jawaban: kapan Gili Trawangan benar-benar memiliki sistem air bersih yang permanen, mandiri, terukur dan tidak lagi bergantung pada solusi darurat setiap kali krisis datang?
Sebab destinasi wisata kelas dunia semestinya tidak boleh dibuat panik hanya karena air berhenti mengalir.
Redaksi
