Lombok Tengah, NTB – Komitmen terhadap pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Desa Batunyala. Di tengah pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) oleh pemerintah pusat/daerah, Kepala Desa Batunyala, H. Zaenuddin, SH, menegaskan bahwa aktivitas pelayanan di kantor desa tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Wakabiro Lombok Tengah, Mustakim Togok, pada Kamis (26/03/2026).
Pelayanan Publik Tak Boleh Terhenti
H. Zaenuddin menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak serta-merta bisa diterapkan di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga. Menurutnya, administrasi desa adalah kunci kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
"Pelayanan publik harus dikedepankan. Masyarakat membutuhkan kelengkapan administrasi untuk berbagai keperluan aktivitas mereka. Jika kami libur atau bekerja dari rumah, dikhawatirkan akan menghambat urusan warga yang sifatnya mendesak," ujar H. Zaenuddin.
Akselerasi Program Pasca-Libur Lebaran
Selain membahas sistem kerja, Kades Batunyala memaparkan langkah-langkah strategis desa dalam mengejar ketertinggalan program yang sempat terhenti akibat libur panjang Idul Fitri. Fokus utama pemerintah desa saat ini mencakup dua hal besar:
Penguatan Demokrasi Desa: Persiapan matang terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode mendatang guna memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat yang berkualitas.
Pembangunan Infrastruktur: Percepatan proyek pembangunan Gedung Ketahanan Desa Mandiri Pangan (KDMP). Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap krusial, yakni pemasangan rangka baja atap.
Harapan ke Depan
Melalui keterbukaan informasi ini, Pemerintah Desa Batunyala berharap masyarakat tidak ragu untuk datang mengurus keperluan administrasi. Sinergi antara pembangunan fisik (KDMP) dan pembangunan sistem demokrasi (BPD) diharapkan mampu membawa Desa Batunyala menjadi desa yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan warganya. (Tim)
